Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Kompas.com - 24/11/2020, 17:40 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbicara soal peristiwa tahun 1965 yang dianggap telah diputarbalikkan dari kisah semestinya.

Ia pun meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berupaya meluruskan tulisan sejarah 1965 yang bertalian erat dengan mantan presiden Soekarno di berbagai buku dan sumber bacaan lainnya.

"Sampai saya lihat ini mau diapain sih sejarah bangsa ini? Hanya permintaan saya itu bahwa tidakkah bisa diluruskan kembali? Seorang yang bisa memerdekakan bangsa ini," kata Mega dalam Pembukaan Pameran Daring Bung Karno dan Buku-bukunya, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Ditemukan 346 Kuburan Massal, Kejagung Didesak Tuntaskan Tragedi 1965

Menurut Mega, rentetan sejarah 1965 telah banyak dipotong dan disambung semaunya. Mega berharap para sejarawan bersuara untuk meluruskan kekeliruan sejarah tersebut.

"Tahun '65 begitu, menurut saya seperti sejarah itu dipotong, disambung, dan ini dihapus. Itu menurut saya. Bagaimana para cendekiawan tidak visa menyuarakan hal ini yang menurut saya padahal itu tonggak sejarah perjuangan bangsa," ujarnya.

Dia mengatakan membicarakan sejarah 1965 dan Soekarno seolah menjadi tabu. Padahal, kata Mega, Soekarno merupakan bapak bangsa yang mendirikan Indonesia.

Baca juga: Film G30S/PKI dan Beda Cara Setiap Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Mega mengenang sosok Soekarno yang merupakan Sang Ayah sebagai pemikir brilian. Ia mencontohkan gagasan Soekarno menggelar Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika 1995.

Menurutnya, Soekarno layak dijadikan panutan atas pemikiran-pemikiran besarnya itu.

"Bukankah itu pikiran yang brilian dari seorang manusia yang ingin memerdekakan bangsa-bangsa di dunia? So, kalau saya gini kan kelihatan ah, Ibu Mega membesar-besarkan bapaknya. Tidak. Fakta, fakta," ujar Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com