Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban Tragedi 1965 Kritik LPSK Terkait Pelayanan Kesehatan

Kompas.com - 03/10/2019, 16:10 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) menyebut, Lembaga Perlindugan Saksi dan Korban (LPSK) tidak memberikan pelayanan kesehatan maksimal terhadap korban tragedi 65.

"Saya kritik juga kepada LPSK karena pelayanan medisnya tidak maksimal, sempat enam bulan mendapatkan pelayanan, setelahnya tidak ada lagi," ujar Ketua YPKP 65 Bedjo Untung saat audiensi dengan Komnas HAM, Kamis (3/10/2019) di Jakarta.

Dalam audiensi tersebut, selain Bedjo, ada delapan korban tragedi 65 lainnya. Mereka diterima oleh Kepala Bagian Dukungan Pelayanan dan Pengaduan Komnas HAM Imelda Saragih.

Baca juga: YPKP 65 Minta Komnas Bentuk Lagi Tim Penyelidikan Usut Tragedi 1965

Bedjo berharap, pemerintah dan lembaga terkait bisa memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada korban tragedi 65. Hal itu mengingat mayoritas korban sudah sepuh.

"Kami berharap masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terus ke depannya, bisa memfasilitasi, dan merawat bapak-bapak ini. Kami juga mendorong Komnas HAM untuk membantu masalah ini ke LPSK," papar Bedjo.

Sementara itu, salah satu korban tragedi 65 yang juga menyambangi Komnas HAM, Sudarno, menyatakan, dirinya mengaku tidak mendapatkan pelayanan kesehatan lagi sebagai korban 65.

"Saya sendiri mengalami berhentinya pelayanan kesehatan. Sampai sekarang belum ada bantuan dari pemerintah. Kami sebagai korban memohon kepada Komnas HAM untuk melanjutkan apa yang jadi tuntutan kami, perjuangkan nasib korban 65," ujar Sudarno.

Adapun YPKP 65 kembali melaporkan temuan lokasi kuburan massal baru di Indonesia kepada Komnas HAM.

Bedjo menyatakan, pihaknya menemukan 346 lokasi kuburan massal baru di sejumlah lokasi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang, Lampung, Sukabumi, Tangerang, Bandung, dan lainnya. Lokasi tersebut sudah ia dan sejumlah korban datangi sekaligus ia gali informasinya dari para saksi-saksi. 

Baca juga: YPKP 65: Ada yang Sudah Jadi Mal, Kuburan Massal Tragedi 1965 Seharusnya Dijaga

"Hari ini saya menyerahkan temuan hasil dari investigasi YPKP 65/66 secara khusus masalah kuburan massal. Sekarang ada 346 titik kuburan massal yang saya temukan dari tim kami," ujar Bedjo.

346 lokasi kuburan massal tersebut, lanjutnya, merupakan data terkini dari temuan sebelumnya dengan 122 lokasi kuburan massal yang sebelumnya juga sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Sehingga, menurut YPKP 65, total ada 346 lokasi kuburan massal di Indonesia.

"Ini melengkapi 122 lokasi kuburan massal yang lalu," kata Bedjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com