Kompas.com - 24/11/2020, 13:22 WIB
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati usai mengisi diskusi di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati usai mengisi diskusi di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memutuskan tak menghadiri undangan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati mengatakan, agenda pertemuan tersebut tidak jelas.

Sebab, undangan pertemuan sebelumnya dikirimkan salah seorang petugas protokoler Istana melalui Whatsapp pada Kamis (19/11/2020). Namun, undangan itu tidak menjelaskan mengenai agenda pertemuan tersebut.

"Walhi memutuskan untuk tidak hadir karena beberapa alasan. Pertama, ketidakjelasan agenda pertemuan, kami sudah menanyakan apa agenda dari pertemuan ini, tetapi dijawab oleh protokoler Istana yang mengirimkan Whatsapp bahwa kami tidak diberikan informasi soal agenda tersebut," ujar perempuan yang biasa disapa Yaya dalam konferensi virtual, Selasa (24/11/2020).

Hidayati menegaskan, agenda pertemuan sangat penting diketahui karena hal itu akan menentukan topik percakapan dalam pertemuan bersama Presiden.

Baca juga: Perampasan Hutan Adat di Papua, Walhi: Siapa yang Sebenarnya Dilindungi Negara?

 

Karena ketidakjelasan agenda inilah yang menjadi alasan kuat bagi Walhi untuk memutuskan tak menghadiri undangan di Istana.

"Karena ketidakjelasan inilah menjadi alasan yang cukup kuat bagi kami untuk tidak menghadiri, selain juga melihat konteks kekinian," tegas Hidayati.

Sementara itu, Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi mengaku heran. Sebab, pihaknya dan jaringan organisasi masyarakat lainnya selama ini tidak pernah meminta pertemuan dengan Presiden.

Ia menduga undangan ini sebagai klaim sepihak Istana untuk mengundang sejumlah organisasi masyarakat sipil.

"Kami sebenarnya khawatir dengan situasi ini karena ternyata disebut 'menerima'. Padahal kita tidak pernah meminta untuk datang ke Istana," terang dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Penyuap Edhy Prabowo, Suharjito ke Lapas Cibinong

KPK Eksekusi Penyuap Edhy Prabowo, Suharjito ke Lapas Cibinong

Nasional
UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.555 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.555 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

Nasional
Komisi I Minta Kemenlu Ajukan Protes ke PBB Terkait Serangan Militer Israel ke Gaza

Komisi I Minta Kemenlu Ajukan Protes ke PBB Terkait Serangan Militer Israel ke Gaza

Nasional
Wapres Kenang Tengku Zulkarnain Teman yang Hangat Diajak Berdiskusi

Wapres Kenang Tengku Zulkarnain Teman yang Hangat Diajak Berdiskusi

Nasional
Kritik Pertanyaan TWK Pegawai KPK Seputar Agama, PKS: Cacat Moral dan Potensi Pelanggaran HAM

Kritik Pertanyaan TWK Pegawai KPK Seputar Agama, PKS: Cacat Moral dan Potensi Pelanggaran HAM

Nasional
Tinjau Pos Penyekatan, Menko PMK: Yang Nekat Kami Karantina, Akan Percuma Mudiknya

Tinjau Pos Penyekatan, Menko PMK: Yang Nekat Kami Karantina, Akan Percuma Mudiknya

Nasional
Mahfud MD: Selamat Jalan Menghadap Sang Khalik, Tengku Zulkarnain

Mahfud MD: Selamat Jalan Menghadap Sang Khalik, Tengku Zulkarnain

Nasional
Di Pengadilan, Juliari Ungkap Alasan Gelar Rapat di Labuan Bajo Saat Pandemi

Di Pengadilan, Juliari Ungkap Alasan Gelar Rapat di Labuan Bajo Saat Pandemi

Nasional
Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Nasional
Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Nasional
Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X