DPR Desak Pemerintah Terbitkan SK 34.000 Guru yang Lulus PPPK 2019

Kompas.com - 24/11/2020, 13:04 WIB
Ketua Komisi X Syaiful Huda saat menjadi pembicara dalam sebuah workshop pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (14/11/2020). IstimewaKetua Komisi X Syaiful Huda saat menjadi pembicara dalam sebuah workshop pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (14/11/2020).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi tenaga honorer kategori 2 (THK-2) yang telah lulus mengikuti seleksi pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK) 2019.

Berdasarkan data dari Kemenkeu dan Kemenpan RB setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, jumlah eks THK-2 yang telah lulus PPPK yakni berjumlah 34.954 guru.

“Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara untuk memastikan guru eks THK-2 yang telah lulus menjadi PPPK untuk mendapatkan SK,” ujar Ketua Komisi X Syaiful Huda saat membuka Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Huda berharap pemerintah segera dapat mengeluarkan SK dan dapat melakukan penggajian sesuai ketentuan perundang-undang kepada mereka yang telah lolos.

“Poinnya, karena ini terkait nasib pengangkatan setelah lulus PPPK, karena itu kami mohon nanti mendapatkan penjelasan kapan akan diangkat dan di-SK-kan guru-guru yang sudah lolos seleksi PPPK ini tahun 2019 yang lalu,” imbuhnya.

Selain itu, Huda juga mempertanyakan kesanggupan anggaran pemerintah daerah untuk pembayaran gaji dan tunjangan PPPK 2019.

Sebab, dalam PPPK 2019 skema pembayaran dilakukan pemerintah daerah melalui APBD.

Penyelesaian kepastian pemenuhan hak guru eks THK-2 yang telah lulus menjadi PPPK dinilai penting segera dilakukan mengingat pemerintah baru saja membuka kembali seleksi tahap dua yang akan merekrut sekitar satu juta PPPK.

“Ini adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi, karena sekolah-sekolah di berbagai pelosok kekurangan guru kurang lebih sekitar 900 ribuan, hampir sampai satu juta,” ungkap Huda Huda.

“Kami sangat berharap, (hak PPPK 2019 diselesaikan) karena ini menyangkut soal pada bulan Januari yang akan datang dibuka satu juta rekrutmen tahap kedua dari guru-guru honorer yang akan direkrut menjadi PPPK,” ujar Politisi PKB ini.

Baca juga: Guru Honorer, Perhatikan 5 Perbedaan Seleksi PPPK 2021 Kemendikbud

Huda berharap akhir Desember, sebanyak 34.954 guru yang telah lulus dapat diangkat, sehingga PPPK untuk tahun 2021 tidak menemukan kendala yang berarti.

“Kami sangat berharap, semoga desember akhir 34.954 guru yang sudah lolos tahun 2019 semoga ada kejelasan surat keputusan pengangkatan beliau-beliau itu,” kata Huda.

“Semoga kejelasan ini menjadi bagian dari upaya kita supaya tahap ke dua PPPK tahun 2021 bulan Januari yang akan datang tidak mengalami kendala yang cukup berarti,” tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X