Kompas.com - 20/11/2020, 07:52 WIB
Warga melintas di dekat tembok bermural di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/11/2020). Mural dengan tema Pilkada tersebut sebagai bentuk sosialisasi serta ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar2020. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc. ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHEWarga melintas di dekat tembok bermural di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/11/2020). Mural dengan tema Pilkada tersebut sebagai bentuk sosialisasi serta ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar2020. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu sepakat untuk tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 meski saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19

Keputusan untuk tetap menggelar pilkada saat pandemi berbuah gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Adapun penggugat terdiri dari lima orang yakni Ati Nurbaiti, Atnike Nova Sigiro, Muhammad Busyro Muqoddas, Irma Hidayana, dan Elisa Sutanudjaja.

Gugatan itu tercantum dengan nomor perkara 203/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Baca juga: Tetap Lanjutkan Pilkada 2020, Mendagri, KPU, dan Komisi II DPR Digugat ke PTUN

Sementara tergugat adalah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dilansir dari laman PTUN-jakarta.go.id para penggugat meminta tindakan yang dilakukan oleh tergugat melanjutkan tahapan Pilkada 2020, di tengah wabah Covid-19 yang belum terkendali adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan.

Kemudian, mereka juga meminta tergugat menunda pelaksanaan Pilkada 2020, setidak-tidaknya sampai terbentuknya konsensus publik yang menyatakan situasi darurat pandemi telah terlewati.

Serta, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali dan atau telah sesuai dengan standar WHO.

Para penggugat juga meminta majelis hakim menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Salah satu penggugat yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, mengungkap alasan pihaknya melayangkan gugatan.

Menurut Busryo, gugatan tersebut merupakan bentuk tanggungjawabnya sebagai masyarakat sipil.

Baca juga: Ini Alasan Busyro Muqoddas dkk Gugat Mendagri, KPU dan Komisi II DPR ke PTUN

Busyro berharap pelaksanaan pilkada yang dinilainya dipaksakan itu bisa ditunda lewat putusan PTUN.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Nasional
Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Nasional
Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Nasional
Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Nasional
Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Nasional
Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Nasional
Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Nasional
Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Nasional
Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

Nasional
Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X