Kemenpan-RB: Seleksi PPPK Guru 2021 Kesempatan bagi Honorer K2

Kompas.com - 20/11/2020, 06:01 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana (kedua kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020). Raker tersebut membahas evaluasi penetapan formasi pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2021. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana (kedua kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020). Raker tersebut membahas evaluasi penetapan formasi pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2021. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Teguh Widjinarko mengatakan, tenaga honorer kategori dua ( honorer K2) berkesempatan mengikuti seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) khusus Guru pada 2021.

"Tenaga PPPK ini dibuka kesempatan untuk tenaga honorer K2 ataupun non-honorer K2. Dipersilakan mereka untuk mengikuti seleksi berkaitan dengan ini, khusus untuk Guru," kata Teguh dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/2020), dikutip dari Antara.

Baca juga: Dijanjikan Diangkat Jadi PNS, Honorer K2 di Prabumulih Tertipu Rp 140 Juta

Teguh menambahkan, seleksi ini juga terbuka bagi tenaga honorer K2 ataupun non-honorer K2 di bidang administrasi.

Menurut Teguh, tenaga administrasi tersebut akan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk peningkatan kapasitas.

Diharapkan fasilitasi itu membuat para tenaga administrasi tersebut memiliki kualifikasi untuk mengikuti seleksi PPPK Guru.

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan fasilitasi untuk kemampuan pada calon-calon PPPK itu, tenaga honorer K2 maupun non-honorer K2, untuk ikut meningkatkan kapasitasnya agar mereka bisa lulus," kata Teguh.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan pembukaan peluang seleksi penerimaan PPPK tersebut adalah upaya pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga Guru di daerah.

Baca juga: Kami Ingin Honorer K2 Diangkat Jadi ASN, Bukan Direkrut Jadi PPPK...

Oleh karena itu, ada peraturan yang harus dipenuhi para pendaftar, yakni tidak boleh mengajukan perpindahan selama 10 tahun apabila sudah dinyatakan lulus seleksi.

"Ketika mereka sudah diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, itu tidak boleh dipindahkan selama 10 tahun. Itu peraturannya. Jadi tidak boleh nanti ketika mereka jadi Guru, setahun kemudian dipindah jadi tenaga administrasi di Dinas. Tidak boleh itu, aturannya sudah ada," kata Teguh.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Nasional
Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Nasional
Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Nasional
Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Nasional
Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X