Kompas.com - 19/11/2020, 21:45 WIB
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (19/11/2020).

Pemanggilan itu terkait adanya gugatan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, pemanggilan tersebut terkait agenda pemeriksaan persiapan.

Baca juga: Ini Alasan Busyro Muqoddas dkk Gugat Mendagri, KPU dan Komisi II DPR ke PTUN

"Majelis menyampaikan jika dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum dikenal dalam Perma 02 tahun 2019 dan menjadi kewenangan PTUN," kata Hasyim melalui keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2020).

Hasyim mengatakan, dari lima pihak yang dipanggil oleh PTUN hanya Komisi II DPR dan DKPP yang tidak hadir.

DKPP mengirimkan surat ketidak hadiran, sementara Mendagri diwakili oleh pihak dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Majelis hakim kemudian memberi waktu penggugat untuk melakukan perbaikan gugatan. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis, 26 November 2020.

"Jam 10.00 WIB, masih dengan agenda pemeriksaan persiapan," ujar dia.

Baca juga: KPU Akan Tetap Penuhi Panggilan PTUN meski Belum Terima Materi Gugatan Pelaksanaan Pilkada

Adapun pihak penggugat dalam perkara tersebut terdiri dari lima orang, yakni Ati Nurbaiti, Atnike Nova Sigiro, Muhammad Busyro Muqoddas, Irma Hidayana dan Elisa Sutanudjaja.

Dilansir dari laman PTUN-jakarta.go.id para penggugat meminta tindakan yang dilakukan oleh tergugat melanjutkan tahapan Pilkada 2020, di tengah wabah Covid-19 yang masih belum terkendali adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Nasional
Bupati Kolaka Timur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Bupati Kolaka Timur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Nasional
Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.