Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Kita Konsultasi dengan WHO soal Vaksin Covid-19 yang Rasional Dibeli

Kompas.com - 19/11/2020, 08:34 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, pihaknya terus berkonsultasi dengan badan kesehatan dunia (WHO) terkait pengadaan vaksin Covid-19.

Salah satu hal yang dikonsultasikan yakni vaksin apa yang paling rasional untuk dibeli oleh Indonesia.

"Kita terus berkonsultasi dengan WHO apa vaksin yang paling rasional untuk dibeli," ujar Terawan dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Kamis (19/11/2020).

“Kami juga berkoordinasi dengan segala elemen, baik dengan wakil rakyat, dengan pemerintah daerah, " lanjutnya.

Baca juga: Studi: Vaksin Covid-19 Sinovac Picu Respons Imun yang Cepat, tapi...

Untuk mendukung persiapan vaksinasi, Kemenkes sudah melakukan distribusi logistik yang dibutuhkan seperti ADS, safety box, dan alcohol swab.

Tak hanya itu, Kemenkes juga telah melaksanakan sosialisasi ke seluruh provinsi sekaligus pelatihan vaksinator, penyediaan cold chain, logistik pendukung lainnya.

Kemudian, persiapan pelaksanaan vaksinasi 2020-2022 serta upaya pelibatan stakeholder terkait seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk penguatan vaksinasi serta TNI dan Polri untuk memudahkan sistem pengawasan dan pengamanan pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19.

Pada Rabu (18/11/2020), Kemenkes menggelar simulasi penyuntikan vaksin Covid-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat.

Simulasi pelaksanaan vaksin di Puskesmas Tanah Sereal menyasar sebanyak 60 sampai 70 peserta di wilayah terkait dengan rentang usia 18-59 tahun tanpa komorbid.

Para peserta juga harus dipastikan dalam keadaan sehat, tidak demam, batuk atau sakit tenggorokan ketika datang dan bagi wanita tidak sedang hamil ataupun menyusui.

Terawan mengatakan, simulasi vaksinasi dilakukan secara terbuka agar masyarakat memahami bagaimana alur vaksin, bagaimana proses penyuntikan vaksin sehingga masyarakat akan terpapar lebih jelas, dan pemerintah daerah dapat melakukan vaksinasi dengan standard yang sesuai.

"Vaksinasi ini menjadi sorotan dunia, apa yang kita lakukan adalah faktanya seperti itu . Kita menyiapkan diri, dan terus menerus berlatih sehingga saat nanti vaksin itu ada, kita tinggal melaksanakan supaya tidak gagap” tambah Menkes

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan prioritas tertinggi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Untuk itu sejumlah tahapan ilmiah tengah dilakukan pemerintah dan wajib untuk diikuti.

“Kaidah-kaidah ilmiah ini sudah saya sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan dan keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” kata Jokowi.

Kepala Negara pun menegaskan, semua vaksin yang nantinya akan digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 merupakan vaksin yang terdaftar dan disetujui oleh WHO.

Kriteria lain yang diharapkan dari vaksin ialah bahwa kemanfaatan dari vaksin Covid-19 tersebut haruslah maksimal.

Baca juga: Survei Kemenkes: Tingkat Penerimaan Vaksin Covid-19 di Aceh Paling Rendah

Setelah vaksin-vaksin dimaksud masuk ke Indonesia, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus ditempuh untuk memastikan keamanan dari penggunaan vaksin itu.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pengawas juga akan terlebih dahulu melakukan uji dan verifikasi standar untuk dapat mengeluarkan emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin tersebut.

“Kita memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air,” tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com