Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Kemenkes: Tingkat Penerimaan Vaksin Covid-19 di Aceh Paling Rendah

Kompas.com - 19/11/2020, 05:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi mengatakan, tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 berbeda-beda di setiap provinsi.

Hal itu berdasarkan survei nasional tentang penerimaan vaksin Covid-19 yang berlangsung pada 19 hingga 30 September 2020.

Survei tersebut mengumpulkan tanggapan lebih dari 115.000 orang dari 34 provinsi yang mencakup 508 kabupaten/kota atau 99 persen dari seluruh kabupaten/kota.

Baca juga: Komisi VIII DPR-Menag Sepakat Calon Jemaah Haji dan Umrah Diprioritaskan Dapat Vaksin Covid-19

"Hasil survei menunjukkan bahwa tiga perempat responden menyatakan telah mendengar tentang vaksin Covid-19. Lalu dua pertiga responden menyatakan bersedia menerima vaksin Covid-19," ujar Oscar dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Rabu (18/11/2020).

Oscar menuturkan, tingkat penerimaan yang berbeda-beda di setiap provinsi ini dilatarbelakangi oleh status ekonomi, keyakinan agama, status pendidikan serta wilayah.

Pada kelompok masyarakat dengan informasi yang lebih banyak, kata Oscar, mereka cenderung akan menerima pemberian vaksin Covid-19.

Hal yang sama juga terjadi pada responden dengan kepemilikan asuransi kesehatan. Menurut Oscar, sebagian besar dari mereka lebih mungkin menerima vaksin Covid-19.

Baca juga: Jokowi Minta Muhammadiyah Bantu Beri Penjelasan ke Publik soal Vaksin Covid-19

Sementara itu, dari segi geografis, Provinsi Papua Barat paling tinggi tingkat penerimaannya dibandingkan dengan seluruh provinsi lain, yaitu sebesar 74 persen.

Sebaliknya, tingkat penerimaan vaksin di Provinsi Aceh paling rendah, yakni 46 persen.

Namun, secara umum, tingkat penerimaan vaksin paling tinggi tampak di provinsi-provinsi di yang berada di Papua, Jawa, dan Kalimantan.

Sementara, tingkat penerimaan di sejumlah provinsi yang berada di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku lebih rendah.

Baca juga: Jokowi Siap jika Jadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19

Hasil survei pun mencatat rekomendasi agar pemerintah berhati-hati. Sebab, kepercayaan yang berbeda-beda terhadap vaksin Covid-19 disebabkan keterbatasan informasi mengenai jenis vaksin, kapan vaksin akan tersedia dan profil keamanannya.

“Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah mendengar tentang vaksin Covid-19 dan bersedia menerimanya,” ungkap Oscar.

"Namun, saat ini masih dibutuhkan informasi yang akurat tentang vaksin Covid-19," tutur dia.

Baca juga: Pemerintah Berharap Vaksin Merah Putih Bisa Diproduksi pada Akhir 2021

Sementara itu, hasil survei juga menunjukkan adanya tujuh persen kelompok yang ragu dan sebagian kecil yang menolak vaksin.

Oscar menambahkan, dari tujuh persen responden yang menolak, menyebutkan faktor keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin sebagai faktor pertimbangan mereka.

Adapun survei yang dilakukan Kemenkes ini bekerjasama dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan didukung UNICEF dan WHO.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com