Kompas.com - 18/11/2020, 14:58 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIMenteri Agama Fachrul Razi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fahcrul Razi mengatakan, selama pandemi Covid-19, pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan jemaah berusia 18 hingga 50 tahun untuk menjalankan ibadah umrah.

Berdasarkan ketentuan itu, Fachrul menyebut saat ini hanya 26.328 jemaah dalam daftar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang memenuhi syarat berangkat ke Tanah Suci.

"Yang memenuhi persyaratan tersebut sebanyak 26.328 orang atau 44 persen. Selebihnya jemaah yang belum memenuhi usia tersebut diminta untuk menunda kebarangkatannya sampai kondisi pandemi normal," kata Fachrul dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, Rabu (18/11/2020).

Kendati demikian, Kemenag bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, serta BNPB juga melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi.

Baca juga: Menag: Soal Umrah Ditutup, Itu Hanya Hoaks

Di antaranya dengan mensyarakatkan calon jemaah tes swab/PCR sebelum keberangkatan, pembatasan bandara keberangkatan, dan analisis risiko penanganan jemaah terpapar Covid-19.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka yang batal berangkat pun dijamin pengembalian biaya umrah secara penuh.

"Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah siap dan hadir dalam rangka melakukan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya umat Islam yang akan melaksanakan ibadah umrah," tutur Fachrul.

Hingga saat ini, sudah ada tiga gelombang jemaah umrah asal RI yang berangkat ke Arab Saudi.

Masing-masing gelombang berangkat pada 1 November, 3 November, dan 8 November. Gelombang keempat akan berangkat pada 22 November.

Baca juga: Saudi Arabia Temporarily Suspends Umrah Visas on Indonesian Pilgrims due to Covid-19 Cases

Dari keberangkatan tiga gelombang jemaah umrah itu, Fachrul mengatakan, Kemenag mengevaluasi sejumlah hal.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Nasional
Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Nasional
Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Nasional
Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Nasional
Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X