Kompas.com - 21/09/2020, 12:46 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga kembali dibahas oleh DPR.

Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (21/9/2020) siang ini, mengagendakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU tentang Ketahanan Keluarga. Rapat dipimpin Wakil Ketua Baleg Willy Aditya.

Salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga, anggota Fraksi PKS Netty Prasetiyani, mengatakan keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat perlu diatur sebagai salah satu aset dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, pemerintah harus melindungi keluarga dari kerentanan dan menjadikan keluarga sebagai basis pembuatan kebijakan publik.

Baca juga: RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Seperti Tata Tertib

"Kalau tiap keluarga mampu membangun imunitas, membangun antibodi terhadap tiap peta jalan dan siklus ujian yang dihadapi, maka modal ketahanan keluarga itu yang akan jadi pilar ketahanan nasional," kata Netty.

Pengusul lainnya, anggota Fraksi PAN Ali Taher menuturkan, RUU Ketahanan Keluarga penting untuk menjawab kesenjangan masyarakat di desa dan kota.

Sebab, kata Ali, kesenjangan yang tercipta menimbulkan berbagai persoalan, seperti pengangguran, kemiskinan, seks bebas, dan tindakan kriminal, yang akhirnya memengaruhi ketahanan keluarga.

"Antara rural dan urban itu ketika ada transformasi, akan menimbulkan enam persoalan mendasar, yaitu pengangguran, kemiskinan, disorganisasi keluarga, kriminalisasi, kebebasan seks, dan narkoba, yang sekarang memengaruhi ketahanan keluarga. Sehingga dipandang perlu pentingnya UU ini untuk memperkokoh ketahanan nasional kita," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan RUU Ketahanan Keluarga ini perlu demi melindungi keluarga dari gempuran globalisasi yang dapat menggoyahkan tatanan sosial, ekonomi, dan budaya.

Menurut Ali, globalisasi telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya bangsa dan ketahanan keluarga.

"Pengaruh globalisasi dan perkembang di bidang sosial ekonomu dan budaya serta teknologi informasi telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya bangsa dan ketahanan keluarga, sehingga dibutuhkan kebijakan ketahanan keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan memberikan perlindungan terhadap seluruh keluarga," kata Ali.

RUU Ketahanan Keluarga sempat ramai dan menimbulkan polemik setelah disahkan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020.

RUU ini dikritik sejumlah pihak karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi. Sejumlah pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga di antaranya mengatur tentang kewajiban suami dan istri dalam pernikahan hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT.

Aktivitas seksual sadisme dan masokisme juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam RUU tersebut sehingga wajib dilaporkan.

Saat itu, diketahui pengusulnya adalah anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher. Namun, belakangan anggota Fraksi Golkar menarik dukungan.

Pada 19 Februari 2020, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan RUU Ketahanan Keluarga berpotensi melahirkan diskriminasi.

Salah satu poin yang dinilai diskriminatif dalam RUU tersebut adalah ketentuan wajib lapor bagi keluarga atau individu homoseksual dan lesbian. Ia menegaskan, setiap orang tidak boleh dibatasi orientasi seksualnya.

"Kalau seseorang diwajibkan melapor karena orientasi seksualnya tentu saja tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif," ucap Beka.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai, RUU Ketahanan Keluarga terlalu mengatur norma etika dan ranah privat warga negara.

Sementara itu, ada banyak persoalan publik yang lebih mendesak untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Baca juga: DPR Diminta Batalkan Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga

"Ada banyak hal yang mendesak untuk dibuatkan aturan, kemudian masak soal keluarga diatur (dalam UU)? Itu (menyangkut) norma etika yang merupakan kesalahan terbesar jika diatur dalam UU," ujar Feri.

RUU Ketahanan Keluarga saat ini masih terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2020. Pada Juli lalu, Prolegnas Prioritas 2020 sempat dievaluasi, sehingga beberapa RUU akhirnya dikeluarkan.

Dari total 50 RUU, pemerintah dan DPR sepakat mengurangi 16 RUU dalam prolegnas prioritas tahun 2020, sehingga total ada 37 RUU prioritas.

Selain RUU Ketahanan Keluarga, beberapa RUU yang dipertahankan yaitu RUU Cipta Kerja, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang kemudian berganti nama jadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Nasional
53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Ferdy Sambo Sempat Pinjamkan Senpi Lain ke Bharada E Usai Pembunuhan Brigadir J

Ferdy Sambo Sempat Pinjamkan Senpi Lain ke Bharada E Usai Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Update 7 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.351 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.689.532

Update 7 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.351 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.689.532

Nasional
Komisi III DPR Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung

Komisi III DPR Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Pelaku Bom Bunuh Diri di Bandung merupakan Napiter, Ketua Komisi III Minta Program Deradikalisasi Dicek Ulang

Pelaku Bom Bunuh Diri di Bandung merupakan Napiter, Ketua Komisi III Minta Program Deradikalisasi Dicek Ulang

Nasional
Menag Yaqut: Bom di Astanaanyar Bukti Kekerasan Selalu Rugikan Banyak Pihak

Menag Yaqut: Bom di Astanaanyar Bukti Kekerasan Selalu Rugikan Banyak Pihak

Nasional
3 Cerita Ferdy Sambo yang Dianggap Tak Masuk Akal oleh Hakim

3 Cerita Ferdy Sambo yang Dianggap Tak Masuk Akal oleh Hakim

Nasional
Usai Penembakan, Sambo Klaim Minta Dipanggilkan Ambulans untuk Selamatkan Yosua

Usai Penembakan, Sambo Klaim Minta Dipanggilkan Ambulans untuk Selamatkan Yosua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.