Kompas.com - 12/11/2020, 18:36 WIB
Calon Wali Kota Bandung Nurul Arifin saat diwawancarai media, Senin (2/4/2018). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANICalon Wali Kota Bandung Nurul Arifin saat diwawancarai media, Senin (2/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar Nurul Arifin menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga berpotensi mengintervensi ranah pribadi warga negara.

Nurul mencontohkan, Bab IX dalam RUU Ketahanan Keluarga terkait peran serta masyarakat.

"Di dalam RUU Ketahanan Keluarga ini, kita juga menjadi suatu bangsa yang kayaknya rese begitu ya. Rese-nya begini, seperti di Bab IX ada peran serta masyarakat, ini semangatnya menjadi kayak kok kita mengurusi rumah tangga orang lain, rumah tangga itu mempunyai entitasnya sendiri," kata Nurul dalam rapat Baleg secara virtual, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Politikus Golkar Pertanyakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga

Nurul menyoroti, adanya Pusat Layanan Ketahanan Keluarga (PLKK) yang diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga. Padahal, sudah ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurut Nurul, upaya memperkuat BKKBN merupakan hal yang baik dan perlu untuk dilanjutkan.

Namun, ia menilai, ada kejanggalan dalam RUU tersebut yang ingin masuk ke dalam struktur tingkat kabupaten/kota untuk mengurusi rumah tangga masyarakat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahkan dalam peran terkecil, peran masyarakat untuk ngurusin rumah tangga orang lain," ujarnya.

Baca juga: Sempat Timbulkan Polemik, RUU Ketahanan Keluarga Kembali Dibahas DPR

Berdasarkan hal tersebut, Nurul mengajak seluruh anggota Baleg untuk berpikir secara holistik dan mempertimbangkan keberagaman masyarakat Indonesia dalam pembahasan RUU Ketahanan Keluarga.

"Alangkah baiknya kita berpikirnya holistik, rendah hati, bahwa kita ini negara kesatuan, dan bukan homogen, tapi heterogen dan sangat multikultur," pungkasnya.

RUU Ketahanan Keluarga sempat ramai dan menimbulkan polemik setelah disahkan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020. RUU ini dikritik sejumlah pihak karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi.

Baca juga: DPR Diminta Batalkan Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga

 

Sejumlah pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga di antaranya mengatur tentang kewajiban suami dan istri dalam pernikahan hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT.

Aktivitas seksual sadisme dan masokisme juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam RUU tersebut sehingga wajib dilaporkan.

Saat itu, diketahui pengusulnya adalah anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher.

Namun, belakangan anggota Fraksi Golkar menarik dukungan.

Baca juga: Indonesia Dinilai Tak Butuh RUU Ketahanan Keluarga

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Klaim Tak Pungut PPN Sembako Murah, Contohkan Beras Rojolele dengan Shirataki

Sri Mulyani Klaim Tak Pungut PPN Sembako Murah, Contohkan Beras Rojolele dengan Shirataki

Nasional
Pemkot Bogor Hibahkan Lahan ke GKI Yasmin, YLBHI: Contoh Buruk, Tak Hormati Putusan MA

Pemkot Bogor Hibahkan Lahan ke GKI Yasmin, YLBHI: Contoh Buruk, Tak Hormati Putusan MA

Nasional
Menkes Sebut Penggunaan Alat Kesehatan Masih Didominasi Produk Impor

Menkes Sebut Penggunaan Alat Kesehatan Masih Didominasi Produk Impor

Nasional
Jokowi Panggil Anies hingga Kapolda ke Istana, Minta DKI Tekan Kenaikan Kasus Covid-19

Jokowi Panggil Anies hingga Kapolda ke Istana, Minta DKI Tekan Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi: Industri Harus Masuk Kampus, Ikut Riset bersama Dosen dan Mahasiswa

Jokowi: Industri Harus Masuk Kampus, Ikut Riset bersama Dosen dan Mahasiswa

Nasional
Demi Capai Herd Immunity, Wapres: Harus Satu Juta Vaksinasi Setiap Hari

Demi Capai Herd Immunity, Wapres: Harus Satu Juta Vaksinasi Setiap Hari

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 Bulan

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 Bulan

Nasional
Pimpinan KPK Kirim Utusan ke Komnas HAM, Cari Informasi soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses TWK

Pimpinan KPK Kirim Utusan ke Komnas HAM, Cari Informasi soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses TWK

Nasional
Kesalnya Luhut, Tahu Impor Alat Kesehatan Masih Tinggi

Kesalnya Luhut, Tahu Impor Alat Kesehatan Masih Tinggi

Nasional
Komnas HAM: Pimpinan KPK Berkomitmen Datang dan Jalani Pemeriksaan

Komnas HAM: Pimpinan KPK Berkomitmen Datang dan Jalani Pemeriksaan

Nasional
Kunjungi Tangerang dan Tangerang Selatan, Wapres Sebut Banyak Masyarakat Tak Pakai Masker

Kunjungi Tangerang dan Tangerang Selatan, Wapres Sebut Banyak Masyarakat Tak Pakai Masker

Nasional
Jokowi Harapkan Lima Hal Ini Dimiliki Para Lulusan Perguruan Tinggi

Jokowi Harapkan Lima Hal Ini Dimiliki Para Lulusan Perguruan Tinggi

Nasional
Covid-19 Melonjak Usai Lebaran, Luhut: Ini Kesalahan Kita Ramai-ramai

Covid-19 Melonjak Usai Lebaran, Luhut: Ini Kesalahan Kita Ramai-ramai

Nasional
Jokowi Ingin Mahasiswa Tak Hanya Belajar dari Dosen dan Kampus Saja

Jokowi Ingin Mahasiswa Tak Hanya Belajar dari Dosen dan Kampus Saja

Nasional
Mahfud Pastikan Penyusunan Omnibus Law Bidang Digital Bakal Tampung Masukan Masyarakat

Mahfud Pastikan Penyusunan Omnibus Law Bidang Digital Bakal Tampung Masukan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X