Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrasi RI Dinilai Sedang Dikepung Masalah, Ketidakpastian Ekonomi hingga Pandemi

Kompas.com - 17/11/2020, 13:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Sosio-Politik Fachry Ali menilai, saat ini demokrasi di Indonesia tengah dikepung banyak persoalan.

Hal tersebut ia utarakan ketika menjadi narasumber dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bertajuk "Nasib Demokrasi di Masa Pandemi" Selasa (17/11/2020).

Sejumlah persoalan itu, kata Fachry, di antaranya ketidakpastian ekonomi, kekuasaan politik, hingga UU Cipta Kerja yang ditentang masyarakat di tengah situasi pandemi.

Baca juga: Peneliti LP3ES: Kemunduran Demokrasi Lebih Parah pada Periode Kedua Jokowi

Soal ketidakpastian ekonomi, kata dia, hal ini terjadi karena Indonesia sedang berada dalam masa resesi akibat Covid-19.

"Walaupun Indonesia harus kita puji karena relatif lebih terlambat masuk ke dalam resesi," kata Fachry.

Selain itu, soal kekuasaan politik, ia menyebut bahwa Indonesia kini tengah dikepung dengan beragam kekuasaan yang dibagi-bagi.

Jelasnya, struktur kekuasaan di Indonesia sudah terlanjur bersifat horizontal.

"Horizontalnya di mana sifatnya? Pertama Presiden, walaupun dia Kepala Negara, dia tidak bisa melaksanakan keputusan-keputusan yang efektif kecuali harus berkompromi atau bekerja sama dengan kekuatan di luar domain kekuasaan dia," jelasnya.

Hal tersebut, lanjutnya, yang menyebabkan Presiden Jokowi meminta pendapat untuk melaksanakan tugasnya kepada para petinggi partai politik.

Selain itu, ditambah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dipertentangkan di masyarakat, semakin menambah kepungan masalah bagi demokrasi.

Padahal, ujarnya, UU Cipta Kerja tersebut dianggap pemerintah mampu memulihkan ekonomi nasional.

"Pertentangan itu dilakukan di tengah pandemi yang menghalangi aktivitas ekonomi," terangnya.

Baca juga: Cendekiawan Muslim: Demokrasi Dinilai Kurang Efektif Genjot Investasi dan Tangani Pandemi

Lanjut dia, hal itulah yang tengah terjadi dan harus dihadapi Indonesia saat ini. Oleh karena itu, ia mengusulkan kepada LP3ES untuk bisa memberikan solusi terhadap ragam kepungan ini.

Ia berharap LP3ES bisa memberikan solusi bagi masalah-masalah yang tengah dihadapi Indonesia mulai dari ekonomi yang mengalami stagnasi, hingga struktur politik yang masih bersifat konservatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com