Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LP3ES: Kemunduran Demokrasi Lebih Parah pada Periode Kedua Jokowi

Kompas.com - 05/11/2020, 18:57 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto mengatakan, kemunduran demokrasi Indonesia pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo lebih parah daripada periode pertama.

Menurut Wijayanto, hal tersebut disebabkan karena pada periode kedua, oposisi melemah lantaran sejumlah elite yang kerap bertentangan dengan Jokowi bergabung dengan pemerintahan. 

"Koalisi di parlemen itu hampir semua partai kecuali PKS, mendukung pemerintah. Pemerintah mau Pilkada, terjadi, juga mau Omnibus Law terjadi, kenapa? Karena elitnya tidak ada oposisi lagi, ciri-ciri kemunduran demokrasi tidak adanya oposisi, jadi dari sisi politik kondisinya lebih parah dari periode pertama Jokowi," kata Wijayanto dalam diskusi secara virtual, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Survei Indo Barometer: 56,4 Persen Responden Puas atas Jalannya Demokrasi Indonesia

Wijayanto mengatakan, saat ini muncul oposisi di luar parlemen, yakni Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Namun demikian, menurut Wijayanto, kritik yang sering disampaikan anggota KAMI kadang berujung di laporan polisi.

Di sisi lain, Presiden Jokowi akan memberikan gelar Bintang Mahaputera kepada Gatot Nurmantyo.

"Sehingga pelemahan oposisi itu terjadi terus menerus sehingga tidak ada check and balaces mengontrol," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Wijayanto mengatakan, tugas mengkritisi pemerintah harus diambil alih masyarakat.

Baca juga: Peneliti LP3ES: Kebijakan Pemerintahan Jokowi Berdampak Kemunduran Demokrasi

"Kenapa? karena parlemen tidak berfungsi hari ini," ucapnya.

Wijayanto melanjutkan, masyarakat sipil harus cerdas dalam menyampaikan kritik di ruang publik agar terhindar dari pelanggaran aturan perundang-undangan yang ada.

"Masyarakat sipil harus cerdas bagaimana kritisi di media tetapi terhindar dari UU ITE, kita harus punya kesadaran atas UU ITE itu bagaimana mensiasatinya, contohnya, kalau mau kritik, ya kita kritik institusinya bukan orangnya," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com