Kompas.com - 11/11/2020, 08:50 WIB
Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRPulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai, pembangunan sarana prasarana wisata di Taman Nasional Komodo yang mengecualikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) mencurigakan.

Ia pun mempertanyakan perihal pengecualian amdal yang terlihat dari Surat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor S.576/KSDAE/KK/KSA.1/7/2020.

Baca juga: Walhi: Sebelum UU Cipta Kerja Berlaku, Pemerintah Sudah Terapkan Model Pembangunan yang Buruk di TN Komodo

"Ini memang agak mencurigakan dan kurang transparan alasan atau argumen kenapa ada pengecualian amdal untuk TN Komodo," kata Andi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2020).

Padahal, menurutnya amdal akan memberikan gambaran akan kelayakan daya dukung lingkungan terhadap pengembangan kawasan wisata TN Komodo.

Oleh karena itu, Andi menegaskan pihak Komisi IV akan memanggil pihak-pihak terkait termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pekan depan untuk memberikan penjelasan.

"Komisi IV pekan depan akan memanggil pihak-pihak terkait termasuk KLHK untuk membahas mengenai masalah ini," tegasnya.

Sebelumnya, beredar di akun Twitter Save Komodo Now @KawanBaikKomodo, Surat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor S.576/KSDAE/KK/KSA.1/7/2020 perihal Pengecualian Amdal terhadap Pembangunan Sarana Prasarana Wisata di TN Komodo.

Dalam surat tersebut, tertulis pada poin 2 (b) yang menyatakan bahwa kegiatan pembangunan sarana prasarana wisata di TN Komodo termasuk dalam kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban AMDAL.

Baca juga: Walhi NTT Akan Surati Pemerintah soal Pengecualian Amdal di TN Komodo

"Hal ini mengingat lokasinya yang berada di dalam kawasan lindung," dikutip dari surat tersebut.

Sementara itu, menanggapi hal pengecualian Amdal, Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi akan menyampaikan surat protes kepada pemerintah.

"Kami akan menyampaikan surat protes kepada pemerintah terkait pengecualian Amdal di TN Komodo," kata Umbu saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/11/2020).

Umbu mengaku terkejut ketika surat tersebut diterbitkan. Menurut dia, Walhi NTT tidak mendapat pemberitahuan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT.

Padahal, kata Umbu, Walhi NTT seharusnya dilibatkan karena merupakan tim penilai Amdal provinsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasional
Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Nasional
75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

Nasional
Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Nasional
Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Nasional
Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Nasional
Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Nasional
Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X