Walhi NTT Akan Surati Pemerintah soal Pengecualian Amdal di TN Komodo

Kompas.com - 09/11/2020, 20:39 WIB
Penataan Pulau Rinca menelan dana Rp 30 Miliar. Dokumentasi Kementerian PUPRPenataan Pulau Rinca menelan dana Rp 30 Miliar.


JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menyampaikan surat protes kepada pemerintah terkait pengecualian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada pengembangan wisata di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo.

Hal itu disampaikan Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi dalam menanggapi adanya Surat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor S.576/KSDAE/KK/KSA.1/7/2020 perihal Pengecualian Amdal terhadap Pembangunan Sarana Prasarana Wisata di TN Komodo.

"Kami akan menyampaikan surat protes kepada pemerintah terkait pengecualian Amdal di TN Komodo," kata Umbu saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Media Asing Ikut Soroti Proyek Jurassic Park di Taman Nasional Komodo

Umbu mengaku terkejut ketika surat tersebut diterbitkan. Menurut dia, Walhi NTT tidak mendapat pemberitahuan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT.

Ia juga mengaku tidak tahu terkait proses penerbitan surat yang sudah diterbitkan sejak 13 Juli 2020. Padahal, kata Umbu, Walhi NTT seharusnya dilibatkan karena merupakan tim penilai Amdal provinsi.

"Saya juga tidak tahu kronologinya. Namun, karena Walhi NTT juga adalah tim penilai Amdal provinsi, terkejut juga karena kegiatan pembangunan sarana prasarana di TN Komodo dikecualikan dari Amdal," tutur dia.

Baca juga: Anggota Komisi IV Minta Pemerintah Dengar Saran Publik soal Jurassic Park Komodo

Umbu menilai pengembangan kawasan wisata dengan mengecualikan Amdal akan berdampak pada hancurnya habitat komodo. Dalam konteks TN Komodo, lanjutnya, surat tersebut akan membuat kontrol pembangunan semakin sulit.

Ia juga menyinggung surat tersebut yang diterbitkan jauh sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11/2020).

"Sebelum omnibus law saja sudah seperti ini, apalagi pasca-pemberlakuannya. Kami pesimistis dan kemungkinan besar penghancuran daya dukung alam akan semakin menjadi-jadi," tutur Umbu.

Baca juga: Pembangunan Jurassic Park dan Kelangsungan Hidup Komodo

Sebelumnya, beredar di twitter Save Komodo Now @KawanBaikKomodo, Surat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor S.576/KSDAE/KK/KSA.1/7/2020 perihal Pengecualian Amdal terhadap Pembangunan Sarana Prasarana Wisata di TN Komodo.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X