Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harap Pandemi Covid-19 Tak Tambah Jumlah Stunting di Indonesia

Kompas.com - 10/11/2020, 13:37 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap pandemi Covid-19 tidak membuat jumlah stunting di Indonesia bertambah.

Apalagi, pemerintah saat ini memiliki target menurunkan angka stunting dari 27 persen ke 14 persen pada 2024.

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Guntur Iman Nefianto mengatakan, meskipun pandemi tetapi program dan kegiatan pencegahan stunting harus tetap dilakukan.

"Jangan sampai, masa pandemi Covid-19 ini menambah jumlah anak stunting dalam beberapa tahun ke depan," ujar Guntur dikutip dari siaran pers, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Kementerian PPPA: Orangtua Perokok Sebabkan Anak Stunting

Guntur mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, data Kementerian Kesehatan menunjukkan terjadinya penurunan kunjungan ke Posyandu.

Ia pun mengingatkan agar hal tersebut tidak boleh dibiarkan agar target stunting pemerintah dapat tercapai.

"Diperlukan upaya-upaya inovatif dari pemerintah daerah untuk memastikan layanan yang diperlukan masyarakat tetap tersedia, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah pusat juga telah menyusun beberapa panduan yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan di lapangan.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan konvergensi program dengan terlebih dahulu melakukan analisis situasi dan pemetaan program yang selama ini ada di daerah tersebut.

Baca juga: Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Menurut Guntur, analisis situasi dan pemetaan tersebut penting agar pemerintah daerah mengetahui kondisi nyata di lapangan. Termasuk, program apa yang sudah dan belum ada.

"Dari hasil analisis situasi dan pemetaan ini dapat diketahui kondisi nyata di lapangan dan program atau kegiatan yang harus dilakukan," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, tumpang tindih antar program pun dapat dihindari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com