Soal Putusan PTUN, Kontras Nilai Jaksa Agung Langgar Sejumlah Aturan Perundangan

Kompas.com - 05/11/2020, 19:46 WIB
Jaksa Agung ST. Burhanuddin (kanan) didampingi Wakil Jaksa Agung Arminsyah (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Rapat kerja tersebut membahas persoalan penanganan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ama.
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIJaksa Agung ST. Burhanuddin (kanan) didampingi Wakil Jaksa Agung Arminsyah (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Rapat kerja tersebut membahas persoalan penanganan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ama.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti menilai Jaksa Agung ST Burhanuddin melanggar sejumlah peraturan perundangan.

Hal itu, dikatakan Fatia usai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung.

“Rangkaian fakta tersebut menunjukkan Jaksa Agung telah melanggar sejumlah peraturan perundangan, serta asas kecermatan, profesionalitas dan kepercayaan publik akan terselesaikannya pelanggaran HAM berat,” ujar Fatia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Alasan Kejagung Ajukan Banding atas Putusan PTUN Jakarta soal Tragedi Semanggi

Sebab, Fatia menilai, publik percaya pelanggaran HAM berat akan terselesaikan dengan pembentukan berbagai kebijakan baik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan/atau UU Pengadilan HAM.

Hal tersebut, menurut Fatia, seharusnya tidak boleh diingkari oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Dengan putusan PTUN tersebut, Fatia menilai negara belum memiliki kemauan politik dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Hal itu menunjukkan bahwa belum ada kemauan politik dari negara untuk memberikan hak kepada korban sesuai mandat UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM dan untuk mengakui adanya pelanggaran HAM berat di Indonesia yang perlu diselesaikan oleh negara,” papar Fatia

Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Baca juga: Usai Putusan PTUN, Jaksa Agung Diminta Lebih Optimal Tuntaskan Pelanggaran HAM

Gugatan tersebut terkait pernyataan Burhanuddin pada Januari 2020 yang menyatakan bahwa kedua peristiwa itu bukan termasuk pelanggaran HAM berat di depan Komisi III DPR.

Majelis hakim menyatakan penyampaian Jaksa Agung terkait hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Nasional
Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Nasional
Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

Nasional
Revisi UU Otsus dan Kesejahteraan Papua

Revisi UU Otsus dan Kesejahteraan Papua

Nasional
Jokowi: Mencari Vaksin Covid-19 Tidak Mudah, Rebutan 215 Negara

Jokowi: Mencari Vaksin Covid-19 Tidak Mudah, Rebutan 215 Negara

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Capai 70 Juta Penduduk pada September 2021

Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Capai 70 Juta Penduduk pada September 2021

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ribu Benur di Lampung Tengah

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ribu Benur di Lampung Tengah

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Baru 23 Juta Dosis, Jokowi: Ini Masih Jauh Sekali

Vaksinasi Covid-19 Baru 23 Juta Dosis, Jokowi: Ini Masih Jauh Sekali

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Jokowi: Semoga Kawasan Industri Terlindungi dari Covid-19

Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Jokowi: Semoga Kawasan Industri Terlindungi dari Covid-19

Nasional
461.626 Kendaraan Diputarbalikkan Selama Peniadaan Mudik, 835 Travel Gelap Ditindak

461.626 Kendaraan Diputarbalikkan Selama Peniadaan Mudik, 835 Travel Gelap Ditindak

Nasional
Jokowi Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong untuk Karyawan

Jokowi Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong untuk Karyawan

Nasional
2.000 Pegawai Kemensos di Swab Antigen, Risma: Agar Tidak Ada Penyebaran Covid-19

2.000 Pegawai Kemensos di Swab Antigen, Risma: Agar Tidak Ada Penyebaran Covid-19

Nasional
Mendag Harap Vaksinasi Gotong Royong Mampu Dorong Perekonomian

Mendag Harap Vaksinasi Gotong Royong Mampu Dorong Perekonomian

Nasional
Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X