Survei Indo Barometer: Mayoritas Responden Tak Puas Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indo Barometer (IB) menunjukkan, 47,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Wakil Presiden Maruf Amin setahun setelah dilantik pada Oktober 2019.

Ini merupakan temuan survei yang dirilis, Rabu (4/11/2020).

"Sebanyak 40,8 persen publik puas dengan kerja Wakil Presiden Maruf Amin, yang tidak puas 47,4 persen, tidak tahu/tidak jawab 11,8 persen," ujar Direktur Eksekutif IB, Muhammad Qodari dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Maruf

Adapun, persentase ketidakpuasan tersebut merupakan penggabungan dua aspek.

Sebanyak 43,1 persen responden menyatakan tidak puas dan 4,3 persen reponden mengaku sangat tidak puas.

Dengan demikian, total persentase ketidakpuasan publik terhadap kinerja Maruf Amin sebanyak 47,4 persen.

Sementara itu, 39,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Maruf Amin dan hanya 1,6 persen responden mengaku sangat puas.

Sehingga, total kepuasan publik terhadap kinerja Maruf Amin sebanyak 40,8 persen.

Sementara 11,8 persen responden tidak tahu atau tidak jawab.

Baca juga: IPO: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Maruf Amin Hanya 33 Persen

Adapun alasan publik tidak puas terhadap kinerja Maruf Amin di antaranya karena hasil kerjanya belum terlihat 65 persen, tidak tegas 9,5 persen.

Selanjutnya, kebijakan Maruf Amin terbatas 5,3 persen, perekonomian Indonesia menurun 3,9 persen, banyak pekerja asing 2,6 persen, hingga kesejahteraan masyarakat menurun 2,1 persen.

Sementara, alasan kepuasaan publik terhadap kinerja Maruf Amin di antaranya karena berperan menjaga kerukunan antar umat beragama 36,5 persen.

"Kemudian, mempunyai hasil kerja nyata (16,1 persen), Ma’ruf Amin orangnya baik dan sederhana (12 persen), menjaga perdamaian (8,6 persen), Ma’ruf Amin orangnya bijaksana (6.9 persen)," ujar Qodari.

Baca juga: Wapres Sebut SDA di Indonesia Belum Bisa Dikonversi Jadi Kekuatan Ekonomi Nasional