Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hingga 2 November, Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Baru 52 Persen

Kompas.com - 05/11/2020, 07:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) hingga 2 November baru tersalurkan sebesar Rp366,86 triliun atau 52,8 persen dari total pagu anggaran Rp 695,2 triliun.

Untuk sisa anggaran KPC-PEN yang belum tersalurkan, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menargetkan minimal dapat terserap Rp100 triliun pada kuartal IV. Ia optimistis penyalurannya dapat tercapai.

"Ini sebagai dukungan untuk menjaga defisit dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga, dan arahan Bapak Presiden agar di kuartal keempat ini disalurkan semaksimal mungkin," ucap Budi saat memberikan keterangan pers perkembangan pemulihan ekonomi nasional di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (4/11/2020), disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Budi mengatakan, dari distribusi penyaluran anggaran KPC-PEN, penyerapan program Perlindungan Sosial merupakan yang paling tinggi. Hingga 2 November, realisasinya telah mencapai Rp 176,38 triliun atau 86,51 persen dari pagu Rp 203,9 triliun.

Selain itu, Budi juga memaparkan rincian realisasi anggaran program KPC-PEN lainnya, yaitu program kesehatan sudah terealisasi 31,14 triliun dari Pagu Rp 87,55 triliun atau 35,57 persen.

Sementara, insentif usaha realisasinya Rp 35,49 triliun atau 29,43 persen dari pagu Rp 120,61 triliun.

Baca juga: Anggaran Pemulihan Ekonomi Rp 695,2 Triliun, Baru Terealisasi 36,6 Persen

Sementara pada program lainnya yaitu UMKM, realisasinya Rp 93,59 triliun atau 75,81 persen dari pagu Rp 123,47 triliun, sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda realisasinya Rp 30,25 triliun atau 28,51 persen dari pagu Rp 106,11 triliun.

Adapun pembiayaan korporasi masih 0 persen dari pagu Rp 53,6 triliun.

Budi juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait penyaluran program pemulihan ekonomi di tahun 2021. Penyaluran program itu harus sudah disiapkan dari sekarang.

"Dan dalam program pemulihan ekonomi tahun depan, program bantuan sosial yang dikedepankan. Jadi benar-benar kita berharap, di pandemi yang tidak mengenakkan ini, negara tetap memperhatikan masyarakat yang terkenda dampaknya," ucap Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com