Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Kompas.com - 21/10/2020, 17:16 WIB
Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin Dok. BNPBKetua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) Budi Gunadi Sadikin menyebut, pemerintah terus menggenjot penyerapan anggaran PEN.

Budi memaparkan, hingga akhir minggu kedua Oktober ini, dana PEN telah terserap sebanyak Rp 344,43 triliun atau 49,5 persen dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun.

"Sampai akhir september di kuartal III kita sudah berhasil menyalurkan Rp 100 triliun dan sampai minggu kedua oktober kemarin kita sudah berhasil menyalurkan Rp 344,43 triliun atau hampir 50 persen dari total anggaran Rp 695,2 triliun," ujar Budi dalam konferensi pers virtual dari Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Ini Empat Daerah di Jabar yang Dapat Hibah PEN Senilai Rp 277,4 Miliar

Jika dirinci dari dana tersebut, penyerapan yang masih rendah pada program insentif usaha.

Penyerapan anggaran di sektor ini baru Rp 29,68 triliun atau 24,61 persen dari pagu sebesar Rp 120,61 triliun.

Kemudian, program sektoral, kementerian/lembaga, dan pemda yang penyerapan anggarannya baru 26,39 persen atau Rp 28 triliun dari pagu Rp 106,11 triliun.

Menurut Budi, penyerapan pada program sektoral, kementerian/lembaga, dan pemda bisa didorong melalui program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Kebetulan program yang penyerapannya masih rendah kami mengharapkan dengan adanya inisiatif yang bagus dari Kemenparekraf akan bisa membantu penyerapan anggaran pada sektor itu," ucap dia.

Sementara, untuk program perlindungan sosial dan UMKM telah sesuai harapan pemerintah dimana penyerapannya melebihi 70 persen.

Baca juga: Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Budi pun menargetkan, penyerapan anggaran pada bulan ini bisa mencapai Rp 100 triliun. Dengan begitu, diharapkan bisa mengerek pertumbuhan perekonomian di kuartal IV.

Dia mengatakan bahwa bantuan fiskal pemerintah memberikan multiplier effect terhadap perekonomian dalam negeri.

“Kalau menurut teman-teman yang dari ahli ekonomi, fiskal multiplier kita 2,1 kali jadi harusnya bisa memberikan dampak ke GDP,” ucap Budi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X