Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Kompas.com - 21/10/2020, 17:16 WIB
Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin Dok. BNPBKetua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) Budi Gunadi Sadikin menyebut, pemerintah terus menggenjot penyerapan anggaran PEN.

Budi memaparkan, hingga akhir minggu kedua Oktober ini, dana PEN telah terserap sebanyak Rp 344,43 triliun atau 49,5 persen dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun.

"Sampai akhir september di kuartal III kita sudah berhasil menyalurkan Rp 100 triliun dan sampai minggu kedua oktober kemarin kita sudah berhasil menyalurkan Rp 344,43 triliun atau hampir 50 persen dari total anggaran Rp 695,2 triliun," ujar Budi dalam konferensi pers virtual dari Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Ini Empat Daerah di Jabar yang Dapat Hibah PEN Senilai Rp 277,4 Miliar

Jika dirinci dari dana tersebut, penyerapan yang masih rendah pada program insentif usaha.

Penyerapan anggaran di sektor ini baru Rp 29,68 triliun atau 24,61 persen dari pagu sebesar Rp 120,61 triliun.

Kemudian, program sektoral, kementerian/lembaga, dan pemda yang penyerapan anggarannya baru 26,39 persen atau Rp 28 triliun dari pagu Rp 106,11 triliun.

Menurut Budi, penyerapan pada program sektoral, kementerian/lembaga, dan pemda bisa didorong melalui program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Kebetulan program yang penyerapannya masih rendah kami mengharapkan dengan adanya inisiatif yang bagus dari Kemenparekraf akan bisa membantu penyerapan anggaran pada sektor itu," ucap dia.

Sementara, untuk program perlindungan sosial dan UMKM telah sesuai harapan pemerintah dimana penyerapannya melebihi 70 persen.

Baca juga: Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Budi pun menargetkan, penyerapan anggaran pada bulan ini bisa mencapai Rp 100 triliun. Dengan begitu, diharapkan bisa mengerek pertumbuhan perekonomian di kuartal IV.

Dia mengatakan bahwa bantuan fiskal pemerintah memberikan multiplier effect terhadap perekonomian dalam negeri.

“Kalau menurut teman-teman yang dari ahli ekonomi, fiskal multiplier kita 2,1 kali jadi harusnya bisa memberikan dampak ke GDP,” ucap Budi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Nasional
Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Nasional
Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Nasional
RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

Nasional
UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

Nasional
Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Nasional
Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Nasional
Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Nasional
UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X