Salah Rumusan UU Cipta Kerja Dianggap Fatal, Pemerintah dan DPR Dinilai Tak Cermat

Kompas.com - 05/11/2020, 07:18 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesalahan rumusan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap fatal. Direktur Pusat Studi Konstitusi ( Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, kesalahan fatal tersebut muncul karena pemerintah dan DPR tidak cermat selama proses penyusunan undang-undang.

"Ini kesalahan soal tidak berhati-hati, karena ada asas kecermatan ya, itu tidak dilakukan. Makanya timbul kesalahan yang menurut saya fatal seperti itu," kata Feri kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Berbagai Kelalaian yang Membuat Proses UU Cipta Kerja Dinilai Ugal-ugalan...

Feri mengatakan, pemerintah dan DPR bukan sekadar salah mengetik satu atau dua huruf saja atau tipo, melainkan salah mengaitkan antara satu pasal dengan pasal lainnya.

Kesalahan ini dapat menimbulkan ketidakjelasan sebuah norma undang-undang dan berpotensi diinterpretasikan secara berbeda-beda.

Pemerintah dan DPR pun dinilai tidak benar-benar membaca draf UU Cipta Kerja sehingga terjadi kesalahan yang melanggar azas kecermatan pembentukan undang-undang.

"Jadi ini sekali lagi sebenarnya bukti bahwa pembuat UU lah yang tidak membaca UU yang dia buat. Siapa yang tahu ini ada masalah? Publik. Publiklah yang membaca," ujar Feri.

Baca juga: UU Cipta Kerja Ugal-ugalan: Pasal Dihapus, Salah Ketik, hingga Alasan Istana

 

Feri mengatakan, jika yang terjadi hanya salah ketik satu atau dua huruf, ada mekanisme perbaikan berdasar kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Setelah kesalahan itu diperbaiki, Undang-undang dicatatkan kembali dalam Lembaran Negara.

Tetapi, dalam hal ini kesalahan bukan sekadar perihal pengetikan. Oleh karenanya, mekanisme perbaikannya bisa melalui executive review berupa penerbitan peraturan pemerintah undang-undang (Perppu).

Mekanisme lainnya yakni, legislative review berupa pencabutan UU dan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kalau salah yang dimaksud seperti tipo, masih jelas tujuannya, arahnya seperti apa. Tapi kesalahan seperti yang dilakukan terhadap Pasal 6 dan 5 (UU Cipta Kerja) itu enggak bisa dipahami oleh publik luas karena akan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda," kata Feri.

Baca juga: Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Sejumlah Pasal Dinilai Rugikan Buruh

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X