Kompas.com - 02/11/2020, 17:59 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memperhatikan aspirasi masyarakat terkait pengujian Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

"Memperhatikan aspirasi yang telah disuarakan oleh berjuta-juta kaum buruh Indonesia," ujar Presiden KSPSI Andy Gani Nena Wea dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2020).

Andi mengatakan MK perlu mendengar aspirasi tersebut karena buruh telah menjalani risiko terpaksa harus turun ke jalan di tengah masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Mahfud Minta KPI Manfaatkan Iklan Layanan Masyarakat Sosialisasikan UU Cipta Kerja

Menurutnya, buruh memutuskan turun ke jalan di tengah pandemi hanya demi menyuarakan kebulatan menolak UU Cipta Kerja.

Ia menegaskan, suara kaum buruh Indonesia bersama masyarakat yang lain sudah sewajarnya diperhatikan dan dipertimbangkan MK, serta dipandang sebagai nilai-nilai moral dan politik yang hidup di tengah masyarakat.

"Nilai-nilai yang disebut sebagai konstitusi yang tidak tertulis itu, tempatnya di atas, atau setidaknya disamping konstitusi tertulis," tegas dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, pihaknya juga meminta supaya MK benar-benar dapat menunjukan kekuasaanya sebagai penjaga marwah konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the citizens constitutional right), dan pelindung hak asasi manusia (the protector of human right).

Sebab, kata dia, UU Cipta Kerja telah mengangkangi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Melanggar hak-hak konstitusional kaum buruh dan masyarakat, serta telah benar-benar menista hak asasi manusia," tegas dia.

Diketahui, sampai saat ini UU Cipta Kerja masih mendapat penolakan luas dari berbagai kalangan masyarakat usai disahkan DPR pada Senin (5/10/2020).

Baca juga: Anggota Baleg dari Fraksi PKS Ini Duga Presiden Tak Akan Tanda Tangani Naskah UU Cipta Kerja

Mahasiswa dan buruh di berbagai daerah berulang kali turun ke jalan untuk memprotes UU yang dianggap hanya menguntungkan pengusaha dan bisa memangkas hak-hak pekerja itu.

Demonstran menuntut Presiden Jokowi mencabut UU Cipta Kerja dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Namun demikian, tak sedikit dari masyarakat yang berinisiatif untuk melakukan gugatan ke MK. Hingga kini tercatat terdapat enam pemohon yang mengajukan uji materi ke MK.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

Nasional
Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Nasional
Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Nasional
Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Nasional
Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Nasional
Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Nasional
Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X