Kompas.com - 02/11/2020, 17:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf meragukan, Presiden Joko Widodo akan menandatangani naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui untuk disahkan sebelumnya.

"Saya menduga presiden tidak akan menandatangani (UU Cipta Kerja)," kata Bukhori saat dihubungi, Senin (2/11/2020).

Menurut Bukhori, salah satu alasan Presiden Jokowi tak menandatangani UU Cipta Kerja adalah karena ingin mendapatkan kesan positif dari masyarakat yang mayoritasnya menolak UU Cipta Kerja.

"Karena ketika dia (Presiden) ingin mengambil poin dari publik bahwa 'toh saya mendengarkan dengan cara tidak menandatangani'. Tetapi UU kan tetap berlaku," ujarnya.

Baca juga: KSPI Harap MK Tak Hanya Berorientasi Kebenaran Formalistik Saat Menguji Permohonan UU Cipta Kerja

Kendati demikian, menurut Bukhori, keputusan presiden untuk tidak menandatangani UU Cipta Kerja akan menjadi kurang tegas.

Sebab, pemerintah selaku pengusul RUU Cipta Kerja terkesan mengembalikan persoalan UU tersebut kepada DPR.

"Dia (Presiden) bisa berbicara kepada publik bahwa 'saya sudah mendengarkan dan sudah mengakomodasi suara masyarakat, tetapi ini kan keputusan DPR', jadi seakan-akan persoalan UU Cipta kerja ini dikembalikan kepada DPR," tuturnya.

"Jadi saya kira ini merupakan satu sikap yang kurang gentleman kalau memang itu jadi pilihannya," sambungnya.

Lebih lanjut, Bukhori berpendapat, alasan Presiden Jokowi belum menandatangani UU Cipta Kerja adalah masih ingin mendengarkan aspirasi publik sampai batas waktu 30 hari.

Baca juga: Mahfud Minta KPI Manfaatkan Iklan Layanan Masyarakat Sosialisasikan UU Cipta Kerja

"Kemungkinan presiden menunggu kepada limit terakhir, sehingga dia masih mendengarkan berbagai macam masukan, berbagai macam kemungkinan, yang boleh jadi akan ada perubahan atau tidak ada perubahan," pungkasnya.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

Nasional
Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.