Harap Kasus Wahyu Tak Terulang, KPK Minta Penyelenggara Pilkada Tak Cederai Demokrasi

Kompas.com - 27/10/2020, 12:10 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memperingatkan para penyelenggara pilkada untuk menjaga integritas dan tidak mencederai proses demokrasi.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pun menyinggung kasus suap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menurutnya tidak boleh terulang kembali.

"Kita ingat kasus baru beberapa bulan yang lalu, anggota komisioner KPU juga mengalami tindak pidana dan ini jadi catatan bersama untuk para penyelenggara, mudah-mudahan ini tidak terulang," kata Lili dalam acara Webinar Pembekalan Pilkada yang disiarkan melalui akun YouTube Kanal KPK, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Vonis 6 Tahun Wahyu Setiawan, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa, dan Hak Politik yang Tak Dicabut

Lili menuturkan, integritas para penyelenggara pilkada mulai dari tingkat pusat hingga panitia pemungutan dan penghitungan suara akan diuji dalam pelaksanaan pilkada.

Lili memperingatkan para penyelenggara tersebut untuk bersikap adil kepada semua peserta serta tidak mencederai proses demokrasi.

"Jangan cederai demokrasi dengan praktik yang tidak terpuji karena hanya iming-iming pemberian setelah pilkada selesain jangan mengkhianati pilihan masyarakat," ujar Lili.

Peringatan serupa juga disampaikan Lili kepada para pengawas pilkada. Ia berpesan agar pengawas pilkada dapat menegakkan aturan dengan adil.

"Awasi setiap proses dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, jangan mencederai pesta demokrasi hanya karena janji atau pemberian untuk memuluskan kepentingan orang-orang atau kelompok tertentu," kata Lili.

Baca juga: Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Seperti diketahui, eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI.

Wahyu pun telah dinyatakan bersalah karena terbukti menerima suap sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura atau setara dengan Rp 600 juta dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antarwaktu anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I yakni Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Calon Kapolri Listyo Sigit: Tidak Ada Agama yang Mengajarkan Terorisme

Calon Kapolri Listyo Sigit: Tidak Ada Agama yang Mengajarkan Terorisme

Nasional
Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19...

Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19...

Nasional
Kepada Listyo Sigit, Benny K Harman: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Kepada Listyo Sigit, Benny K Harman: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Nasional
Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Nasional
Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Nasional
Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Nasional
PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

Nasional
Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Nasional
Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Nasional
Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Nasional
Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Nasional
'Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan'

"Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan"

Nasional
Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Nasional
Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X