Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Kompas.com - 26/10/2020, 21:34 WIB
Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus Djoko Tjandra di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Selasa (4/8/2020). Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pertemuannya dengan Djoko Tjandra.   ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.  *** Local Caption ***   ANTARA FOTO/RENO ESNIRKapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus Djoko Tjandra di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Selasa (4/8/2020). Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pertemuannya dengan Djoko Tjandra. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww. *** Local Caption ***
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menduga, ada perbuatan melawan hukum dalam perpanjangan kontrak pengelolaan Jakarta International Container Terminal ( JICT) yang diteken PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Kejagung telah memulai penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pada PT Pelindo II.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan, perbuatan melawan hukum itu diduga terjadi dalam perpanjangan kontrak setelah kontrak sebelumnya habis pada 2015.

“Dugaan perpanjangannya ini, setelah 2015 ini, diduga ada perbuatan melawan hukum,” kata Hari di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Kendati demikian, ia mengungkapkan, penyidik masih mendalami bentuk perbuatan melawan hukum tersebut.

Hari belum mau berkomentar perihal siapa pihak kedua atau perusahaan lain yang menandatangani perpanjangan kontrak tersebut dengan Pelindo II.

Kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut juga masih dihitung. 

“Tentu proses penyidikan itu, jika dikaitkan dengan unsur tindak pidana korupsi, setelah diduga ada melawan hukum kan tentu apakah ada kerugian keuangan negara. Inilah masih dalam proses,” tutur dia. 

Baca juga: Pandemi Covid-19, Pelindo II Tunda Rencana Ekspansi ke Luar Negeri

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan, pihaknya mulai memeriksa para saksi dalam kasus tersebut pada Selasa (20/10/2020).

"Kejaksaan Agung mulai melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada PT Pelindo II," kata Hari melalui keterangan tertulis, Selasa.

Hari mengatakan, pemeriksaan para saksi dilakukan dalam rangka menemukan tersangka.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tes Covid-19 Rendah di Hari Libur, Pemda Diminta Tambah Jumlah Shift Laboran

Tes Covid-19 Rendah di Hari Libur, Pemda Diminta Tambah Jumlah Shift Laboran

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap bersama Anggota Keluarga dan Pihak dari KKP

Edhy Prabowo Ditangkap bersama Anggota Keluarga dan Pihak dari KKP

Nasional
Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK

Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Nasional
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

Nasional
Berkat E-Dabu, Perusahaan Dapat Daftarkan Pekerja Tanpa Perlu ke Kantor BPJS

Berkat E-Dabu, Perusahaan Dapat Daftarkan Pekerja Tanpa Perlu ke Kantor BPJS

Nasional
Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Nasional
Satgas: Lembaga Pendidikan Bisa Jadi Klaster Covid-19 jika Abaikan Protokol Kesehatan

Satgas: Lembaga Pendidikan Bisa Jadi Klaster Covid-19 jika Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Nasional
Menanti Nasib Pengangkatan 34.000 Guru Honorer yang Lulus PPPK 2019...

Menanti Nasib Pengangkatan 34.000 Guru Honorer yang Lulus PPPK 2019...

Nasional
506.302 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tingginya Angka Penularan Jelang Libur Akhir Tahun

506.302 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tingginya Angka Penularan Jelang Libur Akhir Tahun

Nasional
Irjen Napoleon Ungkap Kedekatan Tommy Sumardi dengan Kabareskrim dan Azis Syamsuddin

Irjen Napoleon Ungkap Kedekatan Tommy Sumardi dengan Kabareskrim dan Azis Syamsuddin

Nasional
RDP dengan Komisi X DPR, Kemenpan RB Beri Penjelasan soal PPPK 2019 yang Belum Juga Diangkat

RDP dengan Komisi X DPR, Kemenpan RB Beri Penjelasan soal PPPK 2019 yang Belum Juga Diangkat

Nasional
Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X