KILAS

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Kompas.com - 26/10/2020, 21:11 WIB
Gus Menteri saat menjadi Narasumber dalam Pertemuan Terbatas dengan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden yang bertajuk Kebijakan Pembangunan Desa dan Desa Tertinggal di Tengah Pandemi COVID-19, pada Senin, (26/10/2020). Dok. Humas Kemendes PDTTGus Menteri saat menjadi Narasumber dalam Pertemuan Terbatas dengan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden yang bertajuk Kebijakan Pembangunan Desa dan Desa Tertinggal di Tengah Pandemi COVID-19, pada Senin, (26/10/2020).

KOMPAS.com - Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, per Senin (25/10/2020), dana desa yang telah dipergunakan mencapai Rp 34,756 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari total dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020 senilai Rp 71,190 triliun," kata Abdul, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal itu Abdul sampaikan saat menjadi narasumber dalam pertemuan terbatas dengan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden yang bertajuk Kebijakan Pembangunan Desa dan Desa Tertinggal di Tengah Pandemi Covid-19, Senin, (26/10/2020).

Lebih lanjut, Abdul menuturkan, dari dana desa yang telah digunakan itu, masih ada Rp 36,433 triliun untuk menyelesaikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sampai Desember 2020 senilai Rp 10,584 triliun.

Baca juga: Kemendes PDTT Catat 91 Persen Desa Telah Salurkan BLT Dana Desa

"Dengan demikian, dana yang masih tersisa saat ini sejumlah Rp 25,848 triliun,” ujar Abdul yang akrab disapa Gus Menteri.

Menurut Gus Menteri, sisa dana desa senilai Rp 25,848 triliun tersebut, sebisa mungkin dimanfaatkan untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sampai Desember 2020.

"Jika hal itu bisa diwujudkan, dengan minimal 55 persen sisa dana desa digunakan untuk upah PKTD, maka total upah yang akan diterima pekerja mencapai Rp 14,216 trilun," ujarnya.

Dari jumlah tersebut, menurut Gus Menteri, akan tersedia 42.168.366 hari orang kerja.

Baca juga: Hadiri Rapat Evaluasi Pengelolaan Dana Desa, Kemendes Bicara Soal Penyaluran Bantuan dari Kementrian

"Jika diasumsikan, kalau 1 orang bekerja 8 hari per bulan dengan gaji Rp 100.000 per hari, maka dalam 1 bulannya akan mendapatkan Rp 800.000," ungkap Gus Menteri.

Secara keseluruhan, Gus Menteri menilai, untuk bulan November dan Desember, masih ada 16 hari kerja.

Maka, menurut dia PKTD dengan Rp. 25,848 triliun itu, akan bisa menyerap 8.885.523 tenaga kerja.

“Nah, kami berharap, dengan model ini, akan terjadi penyerapan pengangguran di bulan November dan Desember," ujarnya.

Baca juga: Kemendes Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Bikin Hand Sanitizer dan Disinfektan

Gus Menteri menyatakan, pelaksanaan PKTD sendiri bisa diselenggarakan melalui Badan usaha milik desa (Bumdes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Nasional
Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Nasional
Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Nasional
Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Nasional
Cerita Ngabalin Satu Rombongan dengan Edhy Prabowo, tapi Tak Ditangkap KPK

Cerita Ngabalin Satu Rombongan dengan Edhy Prabowo, tapi Tak Ditangkap KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X