Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Kompas.com - 26/10/2020, 21:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menilai pemerintah terlalu terburu-buru menggembar-gemborkan vaksinasi Covid-19 ke masyarakat.

Pasalnya, saat ini uji klinis tahap ketiga seluruh kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia belum selesai.

Ia menduga pemerintah menggembar-gemborkan vaksin Covid-19 sebagai senjata utama pemutus mata rantai penularan Covid-19 agar masyarakat percaya diri beraktivitas sehingga ekonomi kembali bergerak.

"Nah itu. Karena kan maunya supaya ekonomi bergerak. Pemerintah ini kan sejak dulu terburu-buru. Ya sudah sejak Mei Juni sudah ngomong new normal life, orang sudah lepas-lepasan padahal itu terlalu cepat," kata Windhu kepada Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Uji Coba Vaksin Corona Oxford Diklaim Picu Kekebalan Kuat pada Orang Tua

"Demikian pula vaksin (terburu-buru). Gembar-gembornya kan terus-terusan. Apalagi katanya Desember (dimulai). Padahal ini (uji klinis) belum selesai," lanjut dia.

Ia menilai langkah pemerintah mengamankan stok vaksin dari produsen luar negeri sudah bagus. Namun tak perlu digembar-gemborkan karena uji klinis belum selesai.

Akibatnya, lanjut Windhu, apabila terlalu digembar-gemborkan terlalu dini, masyarakat bisa memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap vaksin Covid-19 yang belum tentu lulus uji klinis.

Ia pun mengingatkan masyarakat sebaiknya tak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap vaksin Covid-19.

Untuk itu, ia menyarankan agar masyarakat tetap menjadikan protokol kesehatan sebagai senjata utama dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Sekarang yang penting terutama masyarakat, tidak boleh punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Toh nanti katakanlah semua vaksin ini oke, enggak bisa juga langsung (disuntikkan semua). Butuh waktu dan panjang," ucap Windhu.

Baca juga: Ketua DPR: Biaya Tak Boleh Jadi Hambatan dalam Mengakses Vaksin Covid-19

"Artinya sekarang enggak usah ribut soal vaksin. Serahkan ke BPOM. Tugas kita masyarakat 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) itu. Jangan sampai mengandalkan vaksin," lanjut dia.

Adapun, saat ini pemerintah telah mengamankan stok vaksin dari tiga perusahaan farmasi asal Cina yakni Sinovac, CanSino, dan Sinopharm, serta dari perusahaan farmasi asal Inggris yaitu AstraZeneca.

Seluruh kandidat vaksin dari keempat perusahaan tersebut masih menjalani uji klinis tahap ketiga.

Saat ini kandidat vaksin dari Sinovac menjalani uji klinis di Bandung, Jawa Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com