Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Kompas.com - 26/10/2020, 21:06 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19. (DOK. KOMINFO) Ilustrasi vaksin Covid-19. (DOK. KOMINFO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menilai pemerintah terlalu terburu-buru menggembar-gemborkan vaksinasi Covid-19 ke masyarakat.

Pasalnya, saat ini uji klinis tahap ketiga seluruh kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia belum selesai.

Ia menduga pemerintah menggembar-gemborkan vaksin Covid-19 sebagai senjata utama pemutus mata rantai penularan Covid-19 agar masyarakat percaya diri beraktivitas sehingga ekonomi kembali bergerak.

"Nah itu. Karena kan maunya supaya ekonomi bergerak. Pemerintah ini kan sejak dulu terburu-buru. Ya sudah sejak Mei Juni sudah ngomong new normal life, orang sudah lepas-lepasan padahal itu terlalu cepat," kata Windhu kepada Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Uji Coba Vaksin Corona Oxford Diklaim Picu Kekebalan Kuat pada Orang Tua

"Demikian pula vaksin (terburu-buru). Gembar-gembornya kan terus-terusan. Apalagi katanya Desember (dimulai). Padahal ini (uji klinis) belum selesai," lanjut dia.

Ia menilai langkah pemerintah mengamankan stok vaksin dari produsen luar negeri sudah bagus. Namun tak perlu digembar-gemborkan karena uji klinis belum selesai.

Akibatnya, lanjut Windhu, apabila terlalu digembar-gemborkan terlalu dini, masyarakat bisa memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap vaksin Covid-19 yang belum tentu lulus uji klinis.

Ia pun mengingatkan masyarakat sebaiknya tak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap vaksin Covid-19.

Untuk itu, ia menyarankan agar masyarakat tetap menjadikan protokol kesehatan sebagai senjata utama dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Sekarang yang penting terutama masyarakat, tidak boleh punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Toh nanti katakanlah semua vaksin ini oke, enggak bisa juga langsung (disuntikkan semua). Butuh waktu dan panjang," ucap Windhu.

Baca juga: Ketua DPR: Biaya Tak Boleh Jadi Hambatan dalam Mengakses Vaksin Covid-19

"Artinya sekarang enggak usah ribut soal vaksin. Serahkan ke BPOM. Tugas kita masyarakat 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) itu. Jangan sampai mengandalkan vaksin," lanjut dia.

Adapun, saat ini pemerintah telah mengamankan stok vaksin dari tiga perusahaan farmasi asal Cina yakni Sinovac, CanSino, dan Sinopharm, serta dari perusahaan farmasi asal Inggris yaitu AstraZeneca.

Seluruh kandidat vaksin dari keempat perusahaan tersebut masih menjalani uji klinis tahap ketiga.

Saat ini kandidat vaksin dari Sinovac menjalani uji klinis di Bandung, Jawa Barat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X