Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/10/2020, 09:45 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, diusulkannya politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno dalam pemilihan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunjukkan bahwa Sandiaga memiliki pemilih yang besar.

Menurut Dasco, tidak hanya PPP yang menawarkan Sandiaga menjadi calon ketua umum partai lain.

Hal tersebut disampaikan Dasco, menanggapi nama Sandiaga Uno masuk dalam bursa calon ketua umum PPP.

"Sandi Uno adalah kader Partai Gerindra, menjabat wakil dewan pembina Partai Gerindra. Ya memang ajakan menjadi ketua umum partai lain berarti Sandi diterima dan mempunyai pemilih yang besar," kata Dasco saat dihubungi, Senin (26/10/2020).

"Sehingga kemudian enggak cuma PPP yang menawarkan," tuturnya.

Baca juga: Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Kendati demikian, Dasco meyakini, Sandiaga tidak akan menerima tawaran dari partai lain, meski diusulkan menjadi calon ketua umum.

"Kami tetap berharap Sandiaga tetap menjadi keluarga besar kami dan kami yakin Sandi tidak akan menerima ajakan partai lain," ujar Dasco.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, hingga saat ini, nama dari internal PPP yang diusulkan maju dalam pemilihan ketua umum dalam Muktamar IX PPP adalah Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan kader senior PPP Ahmad Muqowam.

Baca juga: Sandiaga Uno: Kita Harus Selamatkan Sektor Kesehatan agar Ekonomi Kita Bangkit

Namun, menurut Arsul, nama-nama lain juga diusulkan maju dalam pemilihan ketua umum seperti Wantimpres Mardiono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

"Memang saat ini banyak disebut nama yang diusulkan oleh kalangan internal PPP, mulai dari Suharso Monoarfa, Mardiono, Ahmad Muqowam, Khofifah Indarparawansa, Gus Ipul (Syaifullah Yusuf) sampai dengan Sandiaga Uno," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Megawati dan Sandiaga Jadi Jurkam Putra Jokowi, DPC Gerindra: Ini Lobi Tingkat Tinggi

Arsul mengatakan, munculnya nama-nama di luar PPP menunjukan Muktamar IX PPP berbasis pada tradisi demokrasi yang baik.

Oleh karena itu, seluruh aspirasi dan usulan calon ketua umum terbuka untuk disampaikan.

Namun, Arsul menjelaskan, untuk maju sebagai calon ketua umum PPP harus memenuhi syarat yaitu pernah menjabat sebagai pengurus DPP PPP minimal satu periode.

"Di AD/ART PPP memang dipersyaratkan siapa pun yang menjadi Ketum PPP pernah terlebih dahulu selama 1 periode duduk di kepengurusan DPP PPP," ujarnya.

Lebih lanjut, Arsul mengatakan, Muktamar IX PPP akan digelar pertengahan Desember 2020.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, para kader mengusulkan agar Muktamar IX PPP digelar di Makassar, Sulawesi Selatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com