Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Kompas.com - 26/10/2020, 09:02 WIB
Sandiaga Uno ketika berkunjung ke gerai kedua Saturdays di mal Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020). Dok. SaturdaysSandiaga Uno ketika berkunjung ke gerai kedua Saturdays di mal Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, hingga saat ini, nama dari internal PPP yang diusulkan maju dalam pemilihan ketua umum dalam Muktamar IX PPP adalah Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan kader senior PPP Ahmad Muqowam.

Namun, menurut Arsul, nama-nama lain juga diusulkan maju dalam pemilihan ketua umum seperti Wantimpres Mardiono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

"Memang saat ini banyak disebut nama yang diusulkan oleh kalangan internal PPP, mulai dari Suharso Monoarfa, Mardiono, Ahmad Muqowam, Khofifah Indarparawansa, Gus Ipul (Syaifullah Yusuf) sampai dengan Sandiaga Uno," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Megawati dan Sandiaga Jadi Jurkam Putra Jokowi, DPC Gerindra: Ini Lobi Tingkat Tinggi

Arsul mengatakan, munculnya nama-nama di luar PPP menunjukan Muktamar IX PPP berbasis pada tradisi demokrasi yang baik.

Oleh karenanya, seluruh aspirasi dan usulan calon ketua umum terbuka untuk disampaikan.

Namun, Arsul menjelaskan, untuk maju sebagai calon ketua umum PPP harus memenuhi syarat yaitu pernah menjabat sebagai pengurus DPP PPP minimal satu periode.

"Di AD/ART PPP memang dipersyaratkan siapapun yang menjadi Ketum PPP pernah terlebih dahulu selama 1 periode duduk di kepengurusan DPP PPP," ujarnya.

Baca juga: Sandiaga Uno Masuk Timses Pemenangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan

Lebih lanjut, Arsul mengatakan, Muktamar IX PPP akan digelar pertengahan Desember 2020.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, para kader mengusulkan agar Muktamar IX PPP digelar di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Usulan tempat kebanyakan meminta di Makasar, karena selama ini PPP bermuktamar di Pulau Jawa, padahal Sulsel termasuk salah satu lumbung suara PPP," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X