Kompas.com - 26/10/2020, 08:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberi rapor merah terhadap satu tahun kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

FSGI memberikan nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM) terhadap Nadiem sebesar 75 dan menilai delapan kebijakan yang dibuat Nadiem selama setahun menjabat.

Antara lain kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) yang mendapat nilai 100, kurikulum darurat 80, bantuan kuota internet 65, hingga pembelajaran jarak jauh (PJJ) 55.

Alhasil, Nadiem pun mendapat nilai rata-rata 68, lebih rendah dari KKM yang ditentukan sebesar 75.

Baca juga: Setahun Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari FSGI

Dari hasil tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI Heru Purnomo Purnomo mengatakan, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait hal tersebut.

"FSGI mendorong Kemendikbud untuk menetapkan satu kurikulum saja dalam masa pandemi, yaitu kurikulum darurat karena situasinya bencana. Meski di wilayah zona hijau sekalipun, jam tatap muka tetap dikurangi sehingga kurikulum harus menyesuaikan," ujar Heru dalam acara Rapor Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual, Minggu (25/10/2020).

Selanjutnya, FSGI juga merekomendasikan dengan mendorong Kemendikbud untuk melakukan pemetaan masalah pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara terpilah untuk memperoleh data yang baik.

Baca juga: FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Data tersebut diperlukan, kata dia, untuk melihat permasalahan secara spesifik sehingga ntervensi pemerintah tepat manfaat saat memberikan bantuan kuota atau pembelajaran daring atau luring.

Rekomendasi berikutnya, FSGI juga mendorong Presiden memastikan kepada Kemendikbud dan Kementerian Agama terkait program Merdeka Belajar yang melibatkan Sekolah Cikal sesuai peraturan berlaku.

"Kemudian, FSGI juga mendorong bantuan kuota internet yang mubazir dialihkan pada alat Wi-Fi warga berbasis RT/RW dan pengadaan alat penguat sinyal yang sifatnya blankspot," kata dia.

FSGI menilai bantuan kuota internet mubazir karena ada anak-anak di beberapa wilayah yang tidak dapat menikmati bantuan tersebut.

Baca juga: FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Hal itu dikarenakan adanya faktor seperti anak yang tidak memiliki ponsel android hingga jaringan yang tidak dapat diakses karena berada di pelosok.

"Kami lihat anggaran Rp 7,2 triliun, diprediksi serapan hanya 60 persen selama enam bulan atau akhir bulan ini sehingga ada kelebihan 40 persen," katanya.

"Lebih baik, kelebihan itu digunakan untuk membuka jaringan, membangun jaringan yang termasuk kategori blankspot yang tidak bisa diakses," sambungnya.

Selain itu, FSGI juga mendorong persiapan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai pengganti ujian nasional (UN) agar melibatkan stakeholder, terutama guru dan sekolah.

Baca juga: FSGI Nilai 80 untuk Kebijakan Nadiem Makarim yang Ini

Termasuk harus membuka ruang publik untuk perisapan evaluasi dan percobaan AKM tersebut.

Rekomendasi terakhir, FSGI juga meminta program organisasi penggerak (POP) dievaluasi menyeluruh karena berpotensi mubadzir.

"Sebaiknya dibatalkan, dialihkan untuk program lain yang jauh lebih bermanfaat," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Gali soal Anggota DPR yang Nitip Pamdal

MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Gali soal Anggota DPR yang Nitip Pamdal

Nasional
Temui Lukas Enembe, Komnas HAM: Informal Karena Permintaan Keluarga

Temui Lukas Enembe, Komnas HAM: Informal Karena Permintaan Keluarga

Nasional
Polri Sanksi Kombes Murbani Budi Pitono Demosi 1 Tahun Buntut Kasus Brigadir J

Polri Sanksi Kombes Murbani Budi Pitono Demosi 1 Tahun Buntut Kasus Brigadir J

Nasional
Lukas Enembe Digantikan Willem Wandik sebagai Plt Ketua DPD Demokrat Papua

Lukas Enembe Digantikan Willem Wandik sebagai Plt Ketua DPD Demokrat Papua

Nasional
Febri Diansyah dan Rasamala Disarankan Mundur dari Tim Pembela Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Febri Diansyah dan Rasamala Disarankan Mundur dari Tim Pembela Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Ridwan Soplanit Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Ridwan Soplanit Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Saat Usman Hamid Tolak Ajakan Mahfud MD Ikut Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Saat Usman Hamid Tolak Ajakan Mahfud MD Ikut Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kejagung Sebut Ada 23.000 Korban Kasus Indosurya, Kerugian Capai Rp 106 Triliun

Kejagung Sebut Ada 23.000 Korban Kasus Indosurya, Kerugian Capai Rp 106 Triliun

Nasional
Isu Ridwan Kamil Masuk Parpol Ternyata ke Golkar, Ketua DPP: Tunggu November

Isu Ridwan Kamil Masuk Parpol Ternyata ke Golkar, Ketua DPP: Tunggu November

Nasional
Jokowi Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4-6 Persen pada Kuartal III 2022

Jokowi Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4-6 Persen pada Kuartal III 2022

Nasional
Jokowi: 345 Juta Orang Kekurangan Pangan, Bapak-Ibu Masih Bisa ke Restoran

Jokowi: 345 Juta Orang Kekurangan Pangan, Bapak-Ibu Masih Bisa ke Restoran

Nasional
Pesan Jokowi ke Sri Mulyani: Kalau Punya Uang di APBN Di-'eman-eman', Hati-hati...

Pesan Jokowi ke Sri Mulyani: Kalau Punya Uang di APBN Di-"eman-eman", Hati-hati...

Nasional
Pengamat Sebut Aturan Tinggi Badan Calon Taruna Harus Pertimbangkan Pengawakan Alutsista

Pengamat Sebut Aturan Tinggi Badan Calon Taruna Harus Pertimbangkan Pengawakan Alutsista

Nasional
Kemenkes Ungkap Penyebab Langkanya Vaksin Meningitis

Kemenkes Ungkap Penyebab Langkanya Vaksin Meningitis

Nasional
Ramai soal Slogan 'Partai Wong Cilik' Jelang Pemilu 2024, Dinilai Hanya untuk Kepentingan Politik

Ramai soal Slogan "Partai Wong Cilik" Jelang Pemilu 2024, Dinilai Hanya untuk Kepentingan Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.