Jenis Operasi TNI Tangkal Aksi Terorisme Dinilai Kontraproduktif

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan, DPR telah menggelar rapat bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Rabu (30/9/2020).

"Rapatnya kemarin. Dari DPR ya, pimpinan DPR dengan Komisi I dan III," kata Arsul saat dihubungi, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Polemik Perppres TNI Atasi Terorisme, DPR dan Pemerintah Diminta Himpun Masukan Publik

Arsul mengatakan, rapat saat itu digelar tertutup. Menurut dia, DPR memahami kekhawatiran masyarakat soal rencana pemerintah melibatkan TNI dalam menangani aksi terorisme.

Ia mengatakan, para anggota dewan pun telah menyampaikan aspirasi masyarakat itu kepada pemerintah.

"Intinya DPR menyampaikan berbagai aspirasi dan suara dari berbagai elemen masyarakat sipil kepada pemerintah," ucap Arsul.

"Dan Menkumham sebagai wakil pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan yang disampaikan tersebut dan bersedia memperbaiki rancangan perpresnya," kata dia.

Arsul mengatakan, pembahasan perpres masih terus berjalan. Dia memprediksi perpres tersebut dapat diselesaikan pekan depan jika seluruh proses berjalan dengan baik.

Catatan redaksi: artikel ini telah mengalami perubahan dari yang sebelumnya berjudul Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi.