Polemik Perppres TNI Atasi Terorisme, DPR dan Pemerintah Diminta Himpun Masukan Publik

Kompas.com - 07/10/2020, 17:16 WIB
Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hendardi, ketika ditemui di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019). KOMPAS.com/Devina HalimAnggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hendardi, ketika ditemui di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi meminta DPR dan pemerintah mengumpulkan masukan publik atas polemik Rancangan Peraturan Presiden (perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

"Konsultasi DPR dan pemerintah harus dilakukan terbuka dan kembali menghimpun masukan publik secara serius," ujar Hendardi dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2020).

Hendardi menilai, DPR sejauh ini belum memberikan perhatian khusus terhadap sederet kelemahan Raperppres tersebut.

Baca juga: Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

Menurutnya, DPR dan pemerintah terkesan belum menunjukkan kemajuan signifikan untuk memastikan integritas criminal justice system dan penanganan tindak pidana terorisme secara adil dan akuntabel.

DPR dan pemerintah juga dinilai masih belum mampu membuat batasan yang jelas tentang definisi terorisme, level terorisme yang membutuhkan pelibatan TNI, dan batasan keterlibatan TNI.

Tak adanya batasan dalam definisi itu berpotensi menjadikan TNI sebagai penegak hukum yang justru bertentangan dengan sistem hukum pidana Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Hendardi juga menyoroti lemahnya perhatian DPR dan pemerintah terhadap isu mekanisme pengawasan dan akuntabilitas TNI, adanya sumber anggaran daerah, serta potensi benturan dengan aparat penegak hukum akibat kerancuan substansi.

"Ini belum mendapatkan perhatian serius DPR," tegas dia.

Hendardi menyatakan, tugas DPR, khususnya Komisi I DPR yang merupakan mitra TNI, adalah memastikan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dijalankan secara konsisten untuk menopang profesionalisme TNI.

Namun demikian, ia menuding Komisi I DPR justru mensponsori penyimpangan UU TNI, khususnya terkait dengan ketentuan operasi militer selain perang (OMSP).

"Komisi I mendorong keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka criminal justice system, yang justru merupakan pengingkaran terhadap integritas sistem hukum nasional," terang Hendardi.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

"TNI bukanlah penegak hukum, karena itu pelibatannya dalam penanganan terorisme hanya terbatas pada jenis dan level terorisme yang spesifik," tegas dia.

Diketahui, rancangan perpres tersebut sudah masuk pembahasan DPR dan pemerintah.

Sejumlah pihak menentang rancangan ini karena dikhawatirkan akan merusak desain reformasi keamanan.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 280.518 Orang

UPDATE 1 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 280.518 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X