KILAS

Ingin Berwisata Saat Libur Panjang, Masyarakat Diminta Hindari Zona Merah Covid-19

Kompas.com - 23/10/2020, 15:04 WIB
talkshow Imun Kuat Libur Panjang Aman di Media Center Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (21/10/2020). Dok. Humas BNPBtalkshow Imun Kuat Libur Panjang Aman di Media Center Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (21/10/2020).

KOMPAS.com - Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengimbau, masyarakat yang hendak mengisi libur panjang pekan depan menghindari zona merah.

"Mau jalan ke mall atau ke manapun, di zona merah itu berisiko tertular Covid-19," ujar Tri, seperti dimuat dalam Covid19.go.id Rabu (21/10/2020).

Hal itu ia sampaikan dalam talkshow Imun Kuat Libur Panjang Aman di Media Center Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (21/10/2020).

"Jika hendak berwisata, pastikan lokasinya berada di zona hijau sehingga tidak terpapar Covid-19," tegas Tri Yunis Miko Wahyono.

Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran untuk Isolasi Pasien Covid-19 di Hotel Sudah Termasuk di BNPB

Tri mengingatkan pula masyarakat agar selalu masker, jaga jarak dan hindari kerumunan, dan cuci tangan pakai sabun saat berwisata untuk mencegah penularan Covid-19.

Sementara itu, Pemimpin Yayasan Al Fachriyah, Habieb Salim bin Jindan mengatakan, seluruh agama mengajarkan kebersihan.

Namun menurut dia, permasalahannya tidak semua masyarakat mau menerapkan kebersihan sesuai ajaran agamannya.

"Ditambah lagi, kabar bohong alias hoaks yang beredar terkadang membuat gaduh masyarakat," imbuhnya.

Baca juga: Positif Corona, Koordinator Satgas Covid-19 Bangka Belitung Sempat Kunjungi BNPB

Habieb Salim bin Jindan menilai, hoaks tersebut berbahaya karena beritanya mudah tersebar lewat media sosial (medsos).

"Berita hoaks yang mengatakan Covid-19 adalah konspirasi berpotensi menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meresahkan masyarakat," ujar Habieb Salim Jindan.

Untuk mencegah hal tersebut, Habieb Salim Jindan menyarankan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah bersinergi memberikan edukasi mengenai Covid-19 dengan baik.

Dalam acara talkshow tersebut, ia juga menyinggung soal perayaan Hari Besar Islam Maulid Nabi di Jakarta yang bisa dihadiri banyak orang.

Baca juga: BNPB: Ada 1.928 Bencana Sepanjang Tahun 2020

"Ini fungsi satgas, wali kota, atau gubernur untuk hadirkan tokoh agama. Jelaskan acara ini boleh diselenggarakan asalkan mengikuti protokol kesehatan," kata Habieb Salim Jindan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X