Peringatan Hari Santri, Saatnya Pesantren Lebih Diperhitungkan...

Kompas.com - 22/10/2020, 14:23 WIB
Sejumlah santri mengikuti apel dan doa memperingati hari santri nasional di Kudus, Jawa Tengah, Kamis (22/10/2020). Peringatan Hari Santri Nasional ke-5 tahun 2020 saat pandemi tersebut menggambil tema Santri Sehat Indonesia Kuat dengan harapan Indonesia segera bebas dari wabah Covid-19. ANTARA FOTO/YUSUF NUGROHOSejumlah santri mengikuti apel dan doa memperingati hari santri nasional di Kudus, Jawa Tengah, Kamis (22/10/2020). Peringatan Hari Santri Nasional ke-5 tahun 2020 saat pandemi tersebut menggambil tema Santri Sehat Indonesia Kuat dengan harapan Indonesia segera bebas dari wabah Covid-19.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Peringatan Hari Santri Nasional diharapkan dapat menjadi momentum bagi pesantren untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas para santri. Lulusan pesantren harus lebih dapat diperhitungkan di kancah yang lebih luas. Oleh karena itu, para santri tidak boleh hanya dibekali kemampuan berdakwah dan mengaji, tetapi juga kemampuan lain yang kelak berguna ketika mereka telah menyelesaikan pendidikannya.

Terlebih, pada saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang memungkinkan bagi santri untuk dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan manapun sesuai dengan minat mereka.

Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Chriswanto Santoso mengatakan, selama ini lulusan pesantren kerap dikesampingkan karena dianggap hanya memiliki kecakapan di bidang agama semata.

Baca juga: Ngantor Pakai Sarung di Hari Santri, ASN: Teringat Perjuangan Kiai Hasyim Asy’ari

“Pesantren masih dipandng sebagai kelompok pendidikan yang masih terpinggirkan. Alumni pesantren dianggap tidak mampu bersaing dalam dunia pendidikan, dunia kerja maupun birokratisasi pemerintahan,” kata Chriswanto di Jakarta, Kamis (22/10/2020), seperti dilansir dari Antara.

Paradigma itu, imbuh dia perlu diubah dengan meningkatkan pemberdayaan terhadap para santri selama masih menempuh pendidikan. Ia pun mengapresiasi keberadaan UU 18/2019, dimana melalui UU tersebut pemerintah berencana meningkatkan status pesantren.

Menteri Agama Fachrul Razi menuturkan, uji publik atas Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pelaksanaan beleid itu hampir selesai. Demikian halnya uji publik terhadap Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pondok Pesantren.

Ia pun mengingatkan agar pesantren dapat beradaptasi dengan cepat atas implementasi dari UU 18/2019.

“UU ini memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat,” ucapnya.

Baca juga: Hari Santri Nasional 2020, Wapres: Pesantren Harus Bangun Tak Boleh Tidur

Secara umum, kedua aturan turunan itu mengamanatkan pesantren menjadi lembaga pendidikan formal yang diakui ijazahnya, sebagaimana lembaga pendidikan umum lainnya. Konsekwensi dari kebijakan ini adalah pesantren harus mempersiapkan sumber daya yang lebih mumpuni, pembiayaan dan sejumlah hal lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi mendesak, uji publik terhadap dua aturan turunan itu segera diselesaikan. Sehingga, kedua aturan turunan itu dapat segera diimplementasikan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Nasional
Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Nasional
Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Nasional
Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Nasional
Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Nasional
Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Nasional
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Nasional
Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Nasional
Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Aksi 'Koboi' Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X