Penjelasan Dubes RI soal Keberhasilan Pemilu Korsel di Tengah Pandemi

Kompas.com - 21/10/2020, 09:51 WIB
Seorang pegawai terlihat memakai masker untuk melindungi diri dari virus corona, saat membersihkan jendela toko sepatu di pusat perbelanjaan Seoul, ibu kota Korea Selatan, pada 12 Juni 2020. AP/AHN YOUNG-JOONSeorang pegawai terlihat memakai masker untuk melindungi diri dari virus corona, saat membersihkan jendela toko sepatu di pusat perbelanjaan Seoul, ibu kota Korea Selatan, pada 12 Juni 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, menyampaikan sejumlah hal yang dianggap menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu Korea Selatan di tengah pandemi Covid-19.

Pemilu di Negeri Ginseng itu memang kerap kali dijadikan contoh sejumlah pemangku kepentingan di Indonesia yang juga tengah menyelenggarakan Pilkada 2020.

Sebab, pasca-digelarnya pemilu, dilaporkan tak ada lonjakan kasus Covid-19.

"Setelah pelaksanaan pemilu legislatif 15 April kalau kita lihat dari grafik penambahan jumlah kasus per hari itu tidak ada penambahan. Malahan ada penurunan dari jumlah kasusnya," kata Umar dalam sebuah diskusi daring, Selasa (20/10/2020).

"Maka terbukti bahwa upaya protokol kesehatan yang diterapkan dalam pemilu 15 April itu berhasil," kata dia.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?

Umar mengatakan, kala itu ada dua hal besar yang disiapkan KPU Korea Selatan untuk menyelenggarakan pemilu.

Pertama, untuk mencegah kerumunan, pemungutan suara dilakukan melalui dua metode yakni early voting dan mencoblos di TPS.

Early voting dilaksanakan pada 10 dan 11 April 2020. Mereka yang memilih metode early voting mencoblos di tempat-tempat yang sudah disediakan KPU.

Sementara, metode coblos di TPS diselenggarakan pada 15 April. Untuk memecah konsentrasi massa, dilakukan penambahan 200 TPS.

Di TPS diterapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker dan sarung tangan, menjaga jarak, mencuci tangan, hingga mengukur suhu tubuh pemilih.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Semua yang berada di TPS diminta tak berbicara demi meminimalisasi kemungkinan penularan virus corona.

"Orang datang ke TPS itu diukur suhunya kalau di atas 37,5 derajat Celcius dia jalurnya beda, enggak boleh mencampur ke yang biasa," ucap Umar.

Menurut Umar, mereka yang datang ke TPS patuh pada protokol kesehatan karena sudah paham betul alur mencoblos dengan disiplin protokol kesehatan.

Umar menyebutkan, KPU Korea Selatan sangat masif dalam mensosialisasikan protokol kesehatan pemilu melalui televisi, radio, buku, hingga media sosial.

Baca juga: Pilkada Dinilai Tak Akan Sebabkan Penularan Covid-19 Selama Protokol Kesehatan Diterapkan Ketat

Para petugas TPS dan saksi partai politik pun diberi pelatihan yang cukup mengenai penyelenggaraan pemilu di masa pandemi.

"Jadi dipastikan betul bahwa petugas-petugas TPS maupun saksi-saksi dari partai politik mendapatkan pelatihan yang cukup, informasi yang cukup tentang bagaimana menyelenggarakan pemilu di masa pandemi," ujarnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Politik Uang, Bawaslu akan Patroli Saat Masa Tenang 6-8 Desember

Cegah Politik Uang, Bawaslu akan Patroli Saat Masa Tenang 6-8 Desember

Nasional
Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

Nasional
KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

Nasional
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Nasional
Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Nasional
Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Nasional
Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Nasional
IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Nasional
Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Nasional
Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Nasional
Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Nasional
OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X