Penjelasan Dubes RI soal Keberhasilan Pemilu Korsel di Tengah Pandemi

Kompas.com - 21/10/2020, 09:51 WIB
Seorang pegawai terlihat memakai masker untuk melindungi diri dari virus corona, saat membersihkan jendela toko sepatu di pusat perbelanjaan Seoul, ibu kota Korea Selatan, pada 12 Juni 2020. AP/AHN YOUNG-JOONSeorang pegawai terlihat memakai masker untuk melindungi diri dari virus corona, saat membersihkan jendela toko sepatu di pusat perbelanjaan Seoul, ibu kota Korea Selatan, pada 12 Juni 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, menyampaikan sejumlah hal yang dianggap menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu Korea Selatan di tengah pandemi Covid-19.

Pemilu di Negeri Ginseng itu memang kerap kali dijadikan contoh sejumlah pemangku kepentingan di Indonesia yang juga tengah menyelenggarakan Pilkada 2020.

Sebab, pasca-digelarnya pemilu, dilaporkan tak ada lonjakan kasus Covid-19.

"Setelah pelaksanaan pemilu legislatif 15 April kalau kita lihat dari grafik penambahan jumlah kasus per hari itu tidak ada penambahan. Malahan ada penurunan dari jumlah kasusnya," kata Umar dalam sebuah diskusi daring, Selasa (20/10/2020).

"Maka terbukti bahwa upaya protokol kesehatan yang diterapkan dalam pemilu 15 April itu berhasil," kata dia.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?

Umar mengatakan, kala itu ada dua hal besar yang disiapkan KPU Korea Selatan untuk menyelenggarakan pemilu.

Pertama, untuk mencegah kerumunan, pemungutan suara dilakukan melalui dua metode yakni early voting dan mencoblos di TPS.

Early voting dilaksanakan pada 10 dan 11 April 2020. Mereka yang memilih metode early voting mencoblos di tempat-tempat yang sudah disediakan KPU.

Sementara, metode coblos di TPS diselenggarakan pada 15 April. Untuk memecah konsentrasi massa, dilakukan penambahan 200 TPS.

Di TPS diterapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker dan sarung tangan, menjaga jarak, mencuci tangan, hingga mengukur suhu tubuh pemilih.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Semua yang berada di TPS diminta tak berbicara demi meminimalisasi kemungkinan penularan virus corona.

"Orang datang ke TPS itu diukur suhunya kalau di atas 37,5 derajat Celcius dia jalurnya beda, enggak boleh mencampur ke yang biasa," ucap Umar.

Menurut Umar, mereka yang datang ke TPS patuh pada protokol kesehatan karena sudah paham betul alur mencoblos dengan disiplin protokol kesehatan.

Umar menyebutkan, KPU Korea Selatan sangat masif dalam mensosialisasikan protokol kesehatan pemilu melalui televisi, radio, buku, hingga media sosial.

Baca juga: Pilkada Dinilai Tak Akan Sebabkan Penularan Covid-19 Selama Protokol Kesehatan Diterapkan Ketat

Para petugas TPS dan saksi partai politik pun diberi pelatihan yang cukup mengenai penyelenggaraan pemilu di masa pandemi.

"Jadi dipastikan betul bahwa petugas-petugas TPS maupun saksi-saksi dari partai politik mendapatkan pelatihan yang cukup, informasi yang cukup tentang bagaimana menyelenggarakan pemilu di masa pandemi," ujarnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X