Survei Litbang Kompas soal Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pemberantasan KKN Mendesak Diselesaikan

Kompas.com - 20/10/2020, 14:24 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (tengah) memperkenalkan calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (tengah) memperkenalkan calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas tentang satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN) jadi salah satu persoalan bidang penegakan hukum yang paling mendesak diselesaikan.

Ada 41,4 persen responden yang menjawab soal pemberantasan KKN.

Disusul soal penegakan hukum berkeadilan sebanyak 28,4 persen, penuntasan kasus pelanggaran HAM 18,5 persen, dan sinergi lembaga penegakan hukum 8,5 persen.

Sementara itu, sebanyak 3,2 persen responden menyatakan tidak tahu.

Baca juga: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Pimpinan Komisi III Soroti Kinerja Pemberantasan Narkoba

Litbang Kompas juga menanyakan persoalan bidang politik keamanan yang paling mendesak diselesaikan pemerintah.

Sebanyak 33,5 persen menjawab soal kebebasan berpendapat, 20,6 persen soal polemik pembentukan UU, dan 15,5 persen soal sinergi lembaga pemerintah.

Kemudian, 10,2 persen soal konflik antarkelompok, 9,6 persen soal keamanan di perbatasan negara, dan 3,4 persen soal gerakan separatis dan terorisme.

Sebanyak 7,25 persen responden menyatakan tidak tahu.

Secara umum, 46,3 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama satu tahun terakhir.

Baca juga: Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Maruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Kemudian, sebanyak 39,7 persen puas, 6,2 persen sangat tidak puas, 5,5 persen sangat puas, dan 2,3 persen tidak tahu.

Survei diselenggarakan dengan wawancara telepon pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota/kabupaten di 34 provinsi.

Jumlah responden ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan nirpencuplikan penelitian (margin of error) 4,3 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSP Sebut Presiden Jokowi Segera Menunjuk Pengganti Edhy Prabowo

KSP Sebut Presiden Jokowi Segera Menunjuk Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Profil Suharjito, Calon Besan Ketua MPR yang Jadi Tersangka Kasus Edhy Prabowo

Profil Suharjito, Calon Besan Ketua MPR yang Jadi Tersangka Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Nasional
LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

Nasional
Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Nasional
Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Nasional
Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Nasional
KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

Nasional
Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS Saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS Saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X