Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras: Indonesia dalam Ancaman Resesi Demokrasi

Kompas.com - 19/10/2020, 18:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meluncurkan laporan catatan evaluasi satu tahun periode pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Senin (19/10/2020).

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan, pada tahun pertama Jokowi-Ma'ruf menjabat, terlihat kecenderungan adanya ancaman resesi demokrasi di masa mendatang.

"Catatan ini kami beri judul resesi demokrasi. Judul ini kami maksudkan sebagai pengingat kepada masyarakat beserta pemerintah bahwa selain resesi ekonomi yang sudah ada di depan mata, Indonesia juga sedang berada dalam ancaman resesi demokrasi," ujar Fatia dalam konferensi pers secara daring pada Senin.

"Prosesnya sudah berlangsung sejak lama dan akan membahayakan kondisi demokrasi di Indonesia dan berpotensi menyuburkan pelanggaran HAM," kata dia.

Baca juga: Setahun Jokowi-JK, Revolusi Mental Dinilai Masih Sebatas Slogan

Menurut dia, kesimpulan Kontras itu merujuk kepada lima isu penting yang dipantau selama setahun terakhir.

Pertama, kata dia, penyusutan ruang sipil. Kedua, semakin merebaknya budaya kekerasan.

"Ketiga, pengabaian agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ucap Fatia.

Keempat, pelibatan aparat keamanan dan pertahanan pada urusan-urusan sipil.

Kelima, minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi yang substansial, yakni proses legislasi.

Lebih lanjut Fatia mengatakan, selama setahun ini, pihaknya memantau lima isu tersebut melalui pemberitaan media, pendampingan hukum, serta catatan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Kontras.

"Yang kemudian kami analisis menggunakan standar-standar HAM yang berkaitan dengan implementasi demokrasi," ucap dia.

Baca juga: Tahun Pertama Periode Kedua Presiden Jokowi dan UU Cipta Kerja

Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan tepat berjalan selama satu tahun pada Selasa (20/10/2020).

Adapun satu tahun Jokowi-Ma'ruf terhitung sejak pasangan itu menjabat setelah dilantik pada 20 Oktober 2019.

Hari pelantikan itu sekaligus terhitung sebagai hari pertama mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com