Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras: Indonesia dalam Ancaman Resesi Demokrasi

Kompas.com - 19/10/2020, 18:32 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin, sebelum pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin, sebelum pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meluncurkan laporan catatan evaluasi satu tahun periode pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Senin (19/10/2020).

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan, pada tahun pertama Jokowi-Ma'ruf menjabat, terlihat kecenderungan adanya ancaman resesi demokrasi di masa mendatang.

"Catatan ini kami beri judul resesi demokrasi. Judul ini kami maksudkan sebagai pengingat kepada masyarakat beserta pemerintah bahwa selain resesi ekonomi yang sudah ada di depan mata, Indonesia juga sedang berada dalam ancaman resesi demokrasi," ujar Fatia dalam konferensi pers secara daring pada Senin.

"Prosesnya sudah berlangsung sejak lama dan akan membahayakan kondisi demokrasi di Indonesia dan berpotensi menyuburkan pelanggaran HAM," kata dia.

Baca juga: Setahun Jokowi-JK, Revolusi Mental Dinilai Masih Sebatas Slogan

Menurut dia, kesimpulan Kontras itu merujuk kepada lima isu penting yang dipantau selama setahun terakhir.

Pertama, kata dia, penyusutan ruang sipil. Kedua, semakin merebaknya budaya kekerasan.

"Ketiga, pengabaian agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ucap Fatia.

Keempat, pelibatan aparat keamanan dan pertahanan pada urusan-urusan sipil.

Kelima, minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi yang substansial, yakni proses legislasi.

Lebih lanjut Fatia mengatakan, selama setahun ini, pihaknya memantau lima isu tersebut melalui pemberitaan media, pendampingan hukum, serta catatan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Kontras.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Nasional
Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Nasional
Panglima TNI Beri 59 Ekor Babi Hutan untuk Upacara Adat Bakar Batu di Papua

Panglima TNI Beri 59 Ekor Babi Hutan untuk Upacara Adat Bakar Batu di Papua

Nasional
Komisi II DPR Minta Kemendagri Terus Lacak Pemilih yang Terdaftar di DPT Tapi Belum Punya e-KTP

Komisi II DPR Minta Kemendagri Terus Lacak Pemilih yang Terdaftar di DPT Tapi Belum Punya e-KTP

Nasional
Urus Surat terkait Djoko Tjandra, Polisi Ini Mengaku Dijanjikan Uang oleh Brigjen Prasetijo

Urus Surat terkait Djoko Tjandra, Polisi Ini Mengaku Dijanjikan Uang oleh Brigjen Prasetijo

Nasional
Gatot Nurmantyo Harap Tidak Ada Anggapan TNI Bermusuhan dengan FPI

Gatot Nurmantyo Harap Tidak Ada Anggapan TNI Bermusuhan dengan FPI

Nasional
Imparsial: Pelibatan Militer dalam Penanganan Terorisme Harus Jadi Pilihan Terakhir

Imparsial: Pelibatan Militer dalam Penanganan Terorisme Harus Jadi Pilihan Terakhir

Nasional
Mahfud: Indonesia Negara Islami, Bukan Negara Islam

Mahfud: Indonesia Negara Islami, Bukan Negara Islam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X