Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setahun Jokowi-JK, Revolusi Mental Dinilai Masih Sebatas Slogan

Kompas.com - 05/11/2015, 09:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, tidak banyak hal positif yang dicapai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam satu tahun pemerintahannya. Revolusi mental yang sejak masa kampanye pemilihan presiden 2014 lalu didengungkan menjadi jargon utama, juga belum terlihat hasilnya.

"Revolusi mental baru kata kata, masih sebatas jargon dan slogan," kata Refly dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Refly mengatakan, untuk mengukur keberhasilan revolusi mental sangat mudah. Hal ini bisa dilihat dari kinerja penyelenggara negara pada kementerian atau lembaga.

"Misalnya kalau revolusi mental diterapkan ke kepolisian, harusnya sudah tidak ada lagi polisi yang menilang lalu minta duit. Revolusi mental diterapkan di lembaga lain, harusnya tidak ada lagi pungli," ujar Refly.

Dalam beberapa aspek, ia menilai, revolusi mental mengalami kemunduran. Misalnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, yang dianggapnya melakukan terobosan dengan menerapkan pembayaran online untuk payment gateway, justru dijerat kepolisian.

"Jaman sekarang mereka yang membangun terobosan justru sekarang dikriminalisasi," kata  Refly.

Menurut Refly, belum optimalnya revolusi mental ini sangat disayangkan, karena satu-satunya program Jokowi-JK yang unik dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dia pun mendorong adanya reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang berkinerja buruk, untuk membuat revolusi mental ini tidak hanya sekedar slogan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com