JAKARTA, KOMPAS.com – Kematian mantan pilot maskapai Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto diharapkan tidak dijadikan alasan bagi pemerintah untuk menghentikan penyidikan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib.
Sebaliknya, pemerintah justru diminta menyelidiki penyebab kasus kematian Pollycarpus, yang menurut informasi meninggal akibat Covid-19.
Menurut Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pujiyono, kematian Pollycarpus memang akan menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap keterlibatan auktor intelektualis dalam kasus kematian Munir.
Baca juga: Eks Terpidana Kasus Munir, Pollycarpus Meninggal Dunia akibat Covid-19
Pasalnya, Pollycarpus memiliki informasi yang diperlukan untuk mengungkap kasus selanjutnya yang belum terungkap.
“Jadi ini memang satu sisi menjadi suatu, katakanlah kendala tersendiri bagi penegak hukum dalam upaya untuk kemudian menjaring pada pelaku-pelaku lain,” kata Pujiyono dalam diskusi bertajuk ‘Kasus Munir: Kasus Pelanggaran HAM atau Kasus Pidana Biasa’ yang digelar secara daring oleh Kelompok Riset dan Debat FH Undip, Minggu (18/10/2020), seperti dilansir dari Tribunnews.com.
Informasi meninggalnya Pollycarpus sebelumnya diterima Kompas.com dari mantan pengacaranya, Wirawan Adnan. Kabar itu ia peroleh dari istri Pollycarpus, Yosepha Hera Iswandari.
“Meninggal dunia jam 14.52 WIB di RS Pertamina,” kata Wirawan, Sabtu (17/10/2020).
Baca juga: Profil Pollycarpus, Eks Pilot Garuda Terpidana Kasus Pembunuhan Munir
Sebelum meninggal, politikus Partai Berkarya itu sempat menjalani perawatan selama 16 hari akibat terinfeksi virus corona.
Sekretaris Jenderal Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) Bivitri Susanti meminta agar aparat berwenang menyelidiki penyebab kematian Pollycarpus. Pasalnya, mantan pilot itu diketahui sebagai aktor lapangan dalam kasus kematian Munir.
Menurut dia, polisi harus memastikan secara jelas apa penyebab kematian Pollycarpus, sehingga informasi yang beredar di publik bisa terbuka secara jelas. Proses penyelidikan pun diminta dilakukan secara objektif dan terbuka.
“Sebagai orang yang dihukum sebagai pelaku lapangan, tentu Pollycarpus memiliki banyak informasi terkait kasus pembunuhan Munir, terutama informasi tentang atasan dan orang-orang yang memerintahkan dia,” kata Bivitri dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu.
Lebih jauh, ia meminta, kematian Pollycarpus jangan menjadi dalih bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan pengusutan kasus Munir. Aparat berwajib, imbuh dia, dapat menjadikan bukti-bukti yang terungkap di persidangan sebagai alat untuk mengungkap kasus itu.
“Penting untuk dicatat, kejahatan terhadap Munir bukanlah kejahatan yang biasa, tetapi merupakan bentuk persekutuan jahat yang melibatkan banyak pihak,” ucapnya.
“Pihak-pihak lain di luar Pollycarpus masih ada yang perlu dicari dan ditemukan oleh negara untuk diadili dan dihukum,” imbuh dia.
Dalam pengusutan kasus Munir, Pujiyono berpandangan, aparat penegak hukum tak bisa hanya terpaku pada satu informasi dari pelaku utama. Aparat, menurut dia, juga perlu mendalami sejumlah fakta yang mengemuka di dalam persidangan yang digelar.