Kode Inisiatif Soroti Kecacatan Formil Pembentukan UU Cipta Kerja

Kompas.com - 16/10/2020, 15:35 WIB
Seorang mahasiswi peserta aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di Depan DPRD Kota Magelang, Selasa (13/10/2020). KOMPAS.COM/IKA FITRIANASeorang mahasiswi peserta aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di Depan DPRD Kota Magelang, Selasa (13/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif mencatat sejumlah alasan UU Cipta Kerja layak dikatakan cacat formil.

Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi Kode Inisatif, Rahmah Mutiara mengatakan, salah satu indikasinya yaitu dokumen dan rekam jejak penyusunan UU Cipta Kerja Sulit diakses.

Penelusuran Kode Inisiatif, tidak semua agenda dan hasil rapat pembahasan UU Cipta Kerja diunggah di situs DPR (dpr.go.id). Berbagai video rapat pun tidak diarsipkan di kanal YouTube DPR.

"Dokumen penyusunan UU Cipta Kerja sulit diakses, kata pemerintah dan DPR terbuka dan sebagainya, tetapi yang ditemukan adalah dokumen penyusunan di laman resmi DPR tidak semuanya tersedia dan tidak semua agenda rapat tercantum," ujar Rahmah dalam diskusi daring, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Kemenag: UU Cipta Kerja Atur Ketentuan Auditor Halal Harus WNI dan Muslim

Selain itu, dia mengatakan, proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak partisipatif.

Pihak-pihak yang diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pun dinilai hanya dari kelompok-kelompok tertentu.

"Pihak yang diundang dalam RDPU eksklusif," kata dia. 

Menurut Rahmah, sikap tertutup DPR ini bertentangan dengan Pasal 5 UU Nomo 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal tersebut mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di antaranya, memiliki kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta keterbukaan.

Baca juga: BEM SI Kritik Kepolisian yang Dinilai Represif Amankan Demo UU Cipta Kerja

Kecacatan formil berikutnya ditunjukkan dengan berubah-ubahnya draf UU Cipta Kerja setelah disahkan dalam rapat paripurna.

Rahmah mengatakan, perubahan baik redaksional maupun substansial, tidak selayaknya dilakukan setelah RUU disepakati menjadi undang-undang.

"Perubahan kata, frasa, substansi tidak sesuai dengan Pasal 72 UU 12/2011, tidak patut dilakukan setelah disetujui bersama," kata dia. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X