Kemenag: UU Cipta Kerja Atur Ketentuan Auditor Halal Harus WNI dan Muslim

Kompas.com - 16/10/2020, 15:20 WIB
Ilustrasi halal Getty Images/iStockphotoIlustrasi halal
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama membantah informasi yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dihapus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Isi pasal tersebut diketahui mengatur soal persyaratan auditor halal harus beragama islam.

"Pasal 14 tidak dihapus dalam UU Cipta Kerja. Auditor halal harus seorang warga negara Indonesia dan beragama Islam," tegas Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenag, Sukoso, di Jakarta, seperti dilansir dari laman resmi Kemenag, Jumat (16/10/2020).

Menurut Sukoso, pasal tersebut mengatur bahwa auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH harus memenuhi lima persyaratan.

Baca juga: Wapres: Inkubasi Halal Perlu Dibangun untuk Kembangkan Ekonomi Syariah

Kelimanya yaitu warga negara Indonesia atau WNI; beragama Islam; berpendidikan minimal sarjana (S1) bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian.

Berikutnya, harus memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam.

"Kelima, mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan,” ucapnya.

Sukoso menyebut, informasi soal dihapusnya ketentuan itu berawal dari beredarnya rekaman video seseorang yang menyampaikan bahwa pasal itu dihapus di dalam UU Cipta Kerja. Orang itu kemudian berkesimpulan bahwa UU Cipta Kerja membolehkan seorang non-muslim sebagai auditor halal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 5.826 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi dengan 1.834 Pasien

Sebaran 5.826 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi dengan 1.834 Pasien

Nasional
UPDATE: 1.133.787 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 1.133.787 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 43.900, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 11.148.477

UPDATE: Tambah 43.900, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 11.148.477

Nasional
UPDATE: Ada 147.740 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 147.740 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 7 Maret: Kini Ada 67.659 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 7 Maret: Kini Ada 67.659 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 112, Total Pasien Covid-19 Meninggal 37.266 Orang

UPDATE: Bertambah 112, Total Pasien Covid-19 Meninggal 37.266 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.146, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.194.656 Orang

UPDATE: Bertambah 5.146, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.194.656 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.826, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.379.662 Orang

UPDATE: Bertambah 5.826, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.379.662 Orang

Nasional
Fungsi Pengawasan DPR Dinilai Hanya Ala Kadarnya, Ini Catatan Formappi

Fungsi Pengawasan DPR Dinilai Hanya Ala Kadarnya, Ini Catatan Formappi

Nasional
Mahfud: AHY Ketum Demokrat Berdasarkan AD/ART 2020 di Kemenkumham

Mahfud: AHY Ketum Demokrat Berdasarkan AD/ART 2020 di Kemenkumham

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Selesaikan Polemik KLB Kubu Kontra-AHY Berdasarkan Hukum

Mahfud MD: Pemerintah Selesaikan Polemik KLB Kubu Kontra-AHY Berdasarkan Hukum

Nasional
Di Forum PBB, Mahfud Klaim Peradilan Pidana RI Adaptasi dengan Pandemi

Di Forum PBB, Mahfud Klaim Peradilan Pidana RI Adaptasi dengan Pandemi

Nasional
Tak Akui KLB dan Setia ke AHY, Demokrat DKI Lakukan Cap Jempol Darah

Tak Akui KLB dan Setia ke AHY, Demokrat DKI Lakukan Cap Jempol Darah

Nasional
Soal Ajakan Benci Produk Asing, KSP Bilang Bukan Benci Negaranya

Soal Ajakan Benci Produk Asing, KSP Bilang Bukan Benci Negaranya

Nasional
Ajakan Jokowi untuk Benci Produk Asing Dinilai Bisa Bahayakan Hubungan Internasional

Ajakan Jokowi untuk Benci Produk Asing Dinilai Bisa Bahayakan Hubungan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X