Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecam Penganiayaan Aparat di NTT, Komnas HAM Kirim Surat Protes ke Gubernur

Kompas.com - 16/10/2020, 14:47 WIB
Devina Halim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Saat ini, kata dia, pemprov pun dikatakan sudah memulai pembangunan di lahan tersebut untuk kawasan niaga hingga peternakan.

Pembangunan itu diklaim akan turut melibatkan masyarakat Pubabu-Besipae, misalnya dengan direkrut menjadi pekerja.

“Meskipun lahannya masih dalam keadaan sengketa tapi pemprov terus jalan, dengan pengukuran, mencoba membangun fisik segala macam, makanya kemudian ditentang oleh masyarakat adat Pubabu ini,” tutur dia.

Baca juga: Soal Video Viral Satpol PP Banting Seorang Ibu, Pemprov NTT: Justru Anak Buah Kami Jadi Korban

Diberitakan, video penganiayaan Damaris, seorang ibu rumah tangga, dan remaja perempuan bernama Novi (15) saat bentrok antara warga dengan aparat di NTT viral di media sosial.

Bentrokan terjadi pada Rabu (14/10/2020) sekitar pukul 12.00 Wita.

Saat dikonfimasi, tokoh masyarakat Desa Pubabu Niko Manoe membenarkan penganiayaan tersebut.

Ia mengatakan, kejadian tersebut berawal dari lahan sengketa di wilayah Desa Pubabu.

Di hari kejadian, petugas Satpol PP dan Dinas Peternakan Provinsi NTT melakukan kegiatan di lahan sengkat tersebut.

“Benar, ada kejadian itu, seperti video yang beredar di media sosial. Kejadian bermula sekitar jam 12.00 WITA, siang tadi hingga akhirnya ada tindakan represif dari pihak pemerintah provinsi kepada warga kami,” kata Niko saat dihubungi, Rabu (14/10/2020).

Mengetahui ada kegiatan tersebut, warga langsung menolak kedatangan petugas karena tak boleh ada kegiatan di lahan sengketa.

Menurut dia, tak hanya Damaris dan Novi yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Ada beberapa perempuan lain yang diduga mendapatkan perlakuan yang sama.

“Beberapa warga kami perempuan yang terluka. Ada ibu yang dicekik di leher hingga masih ada luka yang membekas,” ujar dia. 

Baca juga: 7 Demonstran Jadi Tersangka Penyekapan dan Penganiayaan Polisi

Sementara, Plt Badan Pendapatan dan Aset Daerah Welly Rohi Mone membantah telah melakukan kekerasan pada warga.

Bahkan, ia mengklaim anak buahnya menjadi korban karena mengalami memar di bagian kepala. Ia mengaku telah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polsek Amanuban Selatan.

“Ini baru selesai visum. Kami sudah buat laporan, karena staf saya alami penganiayaan,” ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com