Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecam Penganiayaan Aparat di NTT, Komnas HAM Kirim Surat Protes ke Gubernur

Kompas.com - 16/10/2020, 14:47 WIB
Devina Halim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam keras penganiayaan oleh aparat terhadap sejumlah perempuan di NTT.

Peristiwa itu terjadi saat bentrok antara warga dan petugas di lahan sengketa di Desa Pubabu-Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Untuk itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya melayangkan surat protes terhadap Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

“Kami mengecam keras kekerasan yang dilakukan oleh aparat Pemprov NTT, dan kami sudah mengirimkan surat protes secara resmi kepada gubernur NTT,” ucap Beka ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Bantah Petugas Banting Seorang Ibu, Pemprov NTT Justru Laporkan Warga atas Dugaan Penganiayaan

Lewat surat itu, kata Beka, Komnas HAM meminta gubernur untuk menghentikan serta mencegah kekerasan antarkelompok masyarakat.

Komnas HAM juga meminta informasi perihal langkah pemprov untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas atas sengketa lahan tersebut.

Sebab, Komnas HAM belum menerima tanggapan dari Pemprov atas rekomendasi yang diberikan pada 3 September 2020.

Rekomendasi yang diberikan antara lain meminta pengukuran ulang dan penetapan lahan, menyediakan ruang dialog, serta memberi ruang kepada pihak gereja untuk memfasilitasi mediasi.

“Misalnya, yang pertama meminta kepada Pemprov NTT dan juga BPN untuk memfasilitasi pengukuran ulang dan penetapan lahan, mana yang lahan adat, mana yang milik negara dan mana yang milik masyarakat,” ucap dia.

Sengketa tersebut, kata Beka bermula di tahun 1980-an. Awalnya, masyarakat adat klan Nabuasa menyerahkan lahan sekitar 6.000 hektar ke Pemprov NTT untuk proyek kerja sama dengan Australia.

Dalam perjalanannya, masyarakat adat Pubabu-Besipae mengklaim klan Nabuasa tidak berhak memberikan lahan tersebut karena secara struktur adat bukan penguasa.

Masyarakat adat Pubabu-Besipae mengklaim mereka didukung ketua adat dan raja yang memiliki kekuasaan untuk memberi lahan.

Baca juga: Disorot Komnas HAM soal Sengketa Lahan, Ini Tanggapan ITDC

Singkat cerita, karena merasa sudah diberikan oleh klan Nabuasa, Pemprov NTT mengklaim tanah tersebut menjadi milik negara.

Masyarakat adat Pubabu-Besipae yang sedang memperjuangkan lahannya juga sudah menempuh jalur hukum, seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun bersurat ke gubernur.

Namun, Beka mengatakan, upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com