Kecam Penganiayaan Aparat di NTT, Komnas HAM Kirim Surat Protes ke Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam keras penganiayaan oleh aparat terhadap sejumlah perempuan di NTT.

Peristiwa itu terjadi saat bentrok antara warga dan petugas di lahan sengketa di Desa Pubabu-Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Untuk itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya melayangkan surat protes terhadap Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

“Kami mengecam keras kekerasan yang dilakukan oleh aparat Pemprov NTT, dan kami sudah mengirimkan surat protes secara resmi kepada gubernur NTT,” ucap Beka ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Bantah Petugas Banting Seorang Ibu, Pemprov NTT Justru Laporkan Warga atas Dugaan Penganiayaan

Lewat surat itu, kata Beka, Komnas HAM meminta gubernur untuk menghentikan serta mencegah kekerasan antarkelompok masyarakat.

Komnas HAM juga meminta informasi perihal langkah pemprov untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas atas sengketa lahan tersebut.

Sebab, Komnas HAM belum menerima tanggapan dari Pemprov atas rekomendasi yang diberikan pada 3 September 2020.

Rekomendasi yang diberikan antara lain meminta pengukuran ulang dan penetapan lahan, menyediakan ruang dialog, serta memberi ruang kepada pihak gereja untuk memfasilitasi mediasi.

“Misalnya, yang pertama meminta kepada Pemprov NTT dan juga BPN untuk memfasilitasi pengukuran ulang dan penetapan lahan, mana yang lahan adat, mana yang milik negara dan mana yang milik masyarakat,” ucap dia.

Sengketa tersebut, kata Beka bermula di tahun 1980-an. Awalnya, masyarakat adat klan Nabuasa menyerahkan lahan sekitar 6.000 hektar ke Pemprov NTT untuk proyek kerja sama dengan Australia.

Dalam perjalanannya, masyarakat adat Pubabu-Besipae mengklaim klan Nabuasa tidak berhak memberikan lahan tersebut karena secara struktur adat bukan penguasa.

Masyarakat adat Pubabu-Besipae mengklaim mereka didukung ketua adat dan raja yang memiliki kekuasaan untuk memberi lahan.

Baca juga: Disorot Komnas HAM soal Sengketa Lahan, Ini Tanggapan ITDC

Singkat cerita, karena merasa sudah diberikan oleh klan Nabuasa, Pemprov NTT mengklaim tanah tersebut menjadi milik negara.

Masyarakat adat Pubabu-Besipae yang sedang memperjuangkan lahannya juga sudah menempuh jalur hukum, seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun bersurat ke gubernur.

Namun, Beka mengatakan, upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Saat ini, kata dia, pemprov pun dikatakan sudah memulai pembangunan di lahan tersebut untuk kawasan niaga hingga peternakan.

Pembangunan itu diklaim akan turut melibatkan masyarakat Pubabu-Besipae, misalnya dengan direkrut menjadi pekerja.

“Meskipun lahannya masih dalam keadaan sengketa tapi pemprov terus jalan, dengan pengukuran, mencoba membangun fisik segala macam, makanya kemudian ditentang oleh masyarakat adat Pubabu ini,” tutur dia.

Baca juga: Soal Video Viral Satpol PP Banting Seorang Ibu, Pemprov NTT: Justru Anak Buah Kami Jadi Korban

Diberitakan, video penganiayaan Damaris, seorang ibu rumah tangga, dan remaja perempuan bernama Novi (15) saat bentrok antara warga dengan aparat di NTT viral di media sosial.

Bentrokan terjadi pada Rabu (14/10/2020) sekitar pukul 12.00 Wita.

Saat dikonfimasi, tokoh masyarakat Desa Pubabu Niko Manoe membenarkan penganiayaan tersebut.

Ia mengatakan, kejadian tersebut berawal dari lahan sengketa di wilayah Desa Pubabu.

Di hari kejadian, petugas Satpol PP dan Dinas Peternakan Provinsi NTT melakukan kegiatan di lahan sengkat tersebut.

“Benar, ada kejadian itu, seperti video yang beredar di media sosial. Kejadian bermula sekitar jam 12.00 WITA, siang tadi hingga akhirnya ada tindakan represif dari pihak pemerintah provinsi kepada warga kami,” kata Niko saat dihubungi, Rabu (14/10/2020).

Mengetahui ada kegiatan tersebut, warga langsung menolak kedatangan petugas karena tak boleh ada kegiatan di lahan sengketa.

Menurut dia, tak hanya Damaris dan Novi yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Ada beberapa perempuan lain yang diduga mendapatkan perlakuan yang sama.

“Beberapa warga kami perempuan yang terluka. Ada ibu yang dicekik di leher hingga masih ada luka yang membekas,” ujar dia. 

Baca juga: 7 Demonstran Jadi Tersangka Penyekapan dan Penganiayaan Polisi

Sementara, Plt Badan Pendapatan dan Aset Daerah Welly Rohi Mone membantah telah melakukan kekerasan pada warga.

Bahkan, ia mengklaim anak buahnya menjadi korban karena mengalami memar di bagian kepala. Ia mengaku telah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polsek Amanuban Selatan.

“Ini baru selesai visum. Kami sudah buat laporan, karena staf saya alami penganiayaan,” ucap dia.