Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Bakal Dapat Subsidi Harga Vaksin Covid-19 dari COVAX Facility

Kompas.com - 16/10/2020, 14:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan, Indonesia akan mendapat subsidi harga vaksin Covid-19 dari WHO lewat COVAX Facility.

Indonesia yang tergabung dalam COVAX dikategorikan sebagai Advance Market Commitment (AMC) sehingga mendapat jaminan harga vaksin yang terjangkau.

"Ini kita termasuk dapat Advance Market Commitment (AMC) yang artinya kita mendapat harga subsidi. Lebih murah dari beberapa kelompok negara lain yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar," kata Febrian dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Menteri Retno dan Erick Getol Diplomasi Vaksin untuk Indonesia, Ini Penjelasan Kemenlu

"Memang kita sudah naik pada lower middle income country jadi upper middle country. Berdasarkan pemahaman ini, kita masih middle lower sehingga kita masuk dalam harga yang bisa disubsidi, tidak sebagai negara yang mendapat harga pasar," lanjut Febrian.

Lebih lanjut, Febrian mengatakan, World Health Organization (WHO) hanya menjatah vaksin untuk 20 persen dari total populasi Indonesia.

Untuk itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir gencar melakukan diplomasi pengadaan vaksin Covid-19 ke negara produsen sebagai langkah bilateral.

Baca juga: Sembari Menanti Vaksin Covid-19, Kenapa Orang Dewasa Perlu Imunisasi Influenza dan PCV?

Febrian mengatakan kerja sama bilateral dengan negara produsen vaksin diperbolehkan untuk mencukupi stok vaksin suatu negara.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki hubungan baik dengan sejumlah negara sehingga memiliki modal kuat untuk menjalin kerja sama pengadaan vaksin Covid-19 secara bilateral.

Selain itu, stok vaksin diketahui sangat terbatas. Karena itu Indonesia harus memesan terlebih dahulu agar tak didahului negara lain, meskipun vaksin Covid-19 saat ini belum jadi lantaran masih menjalani uji klinis tahap ketiga.

"Bu Menlu dan Pak Erick kan kemana-mana tuh, ke UEA, Cina, sekarang ke Ingggris dan ke Swiss. Inilah upaya untuk menutupi kekurangan dengan kerja sama bilateral kita dengan negara lain secara langsung," katanya.

Baca juga: Eijkman Prediksi Uji Praklinis Vaksin Merah Putih Dilakukan pada November

Untuk diketahui saat ini Indonesia telah mendapat komitmen penyediaan vaksin dari Cina melalui Sinovac serta Cansino, UEA melalui G42 yang bekerja sama dengan Sinopharm, dan Inggris melalui AstraZeneca.

Saat ini kandidat vaksin dari Sinovac serta Cansino, G42 (Sinopharm), dan AstraZeneca tengah menjalani uji klinis tahap ketiga. Adapun uji klinis kandidat vaksin dari Sinovac salah satunya dilakukan di Bandung, Jawa Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com