Menteri Retno dan Erick Getol Diplomasi Vaksin untuk Indonesia, Ini Penjelasan Kemenlu

Kompas.com - 16/10/2020, 14:03 WIB
Menteri Luar Negari Retno Marsudi dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir. Dokumentasi Kementerian BUMNMenteri Luar Negari Retno Marsudi dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan, pemerintah Indonesia gencar melakukan diplomasi vaksin Covid-19 lantaran World Health Organization (WHO) hanya menjatah vaksin untuk 20 persen dari total populasi Indonesia.

"Dalam platform distribusi WHO disepakati kenapa 20 persen? Karena kita tahu kemampuan produksi vaksin tidak akan bisa mengejar secepat seluruh masyarakat dunia," kata Febrian dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/10/2020).

"Oleh karena itu prinsip yang dipegang WHO adalah bukan all vaccine for all people in some countries. Tapi lebih pada some people in all contries. Jadi dalam kerangka multilateral adalah yang bisa disiapkan segitu," lanjut Febrian.

Baca juga: AS Tak Rekomendasikan Vaksin Covid-19 untuk Anak di Tahap Awal

Karena itulah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir getol berkunjung ke sejumlah negara sahabat seperti Cina, Uni Emirat Arab (UEA), dan Inggris untuk mencukupi kekurangan stok vaksin secara bilateral.

Febrian mengatakan, kerja sama bilateral dengan negara produsen vaksin diperbolehkan untuk mencukupi stok vaksin suatu negara.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki hubungan baik dengan sejumlah negara sehingga memiliki modal kuat untuk menjalin kerja sama pengadaan vaksin Covid-19 secara bilateral.

Baca juga: Eijkman Prediksi Uji Praklinis Vaksin Merah Putih Dilakukan pada November

Selain itu, stok vaksin diketahui sangat terbatas. Karena itu Indonesia harus memesan terlebih dahulu agar tak didahului negara lain, meskipun vaksin Covid-19 saat ini belum jadi lantaran masih menjalani uji klinis tahap ketiga.

"Bu Menlu dan Pak Erick kan kemana-mana tuh, ke UEA, Cina, sekarang ke Ingggris dan ke Swiss. Inilah upaya untuk menutupi kekurangan dengan kerja sama bilateral kita dengan negara lain secara langsung.

"Kita harus cepat-cepat berlomba dan tentunya keputusan suatu negara mau memberikan vaksin dilandasi hubungan bilateral yang baik. Kita memiliki aset untuk itu karena kita memiliki hubungan bilateral yang baik," lanjut Febrian.

 

Untuk diketahui saat ini Indonesia telah mendapat komitmen penyediaan vaksin dari Cina melalui Sinovac, UEA melalui G42 yang bekerja sama dengan Sinopharm, dan Inggris melalui AstraZeneca.

Saat ini kandidat vaksin dari Sinovac, G42 (Sinopharm), dan AstraZeneca tengah menjalani uji klinis tahap ketiga.

Adapun uji klinis kandidat vaksin dari Sinovac salah satunya dilakukan di Bandung, Jawa Barat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Polantas Tak Perlu Menilang, Ini Penjelasan Lengkap Listyo Sigit

Soal Polantas Tak Perlu Menilang, Ini Penjelasan Lengkap Listyo Sigit

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit: Tidak Ada Agama yang Mengajarkan Terorisme

Calon Kapolri Listyo Sigit: Tidak Ada Agama yang Mengajarkan Terorisme

Nasional
Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19...

Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19...

Nasional
Kepada Listyo Sigit, Benny K Harman: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Kepada Listyo Sigit, Benny K Harman: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Nasional
Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Nasional
Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Nasional
Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Nasional
PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

Nasional
Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Nasional
Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Nasional
Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Nasional
Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Nasional
'Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan'

"Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan"

Nasional
Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Nasional
Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X