Banyak Penolakan, Ruang Dialog UU Cipta Kerja Perlu Dibuka

Kompas.com - 09/10/2020, 12:47 WIB
Kericuhan terjadi saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/10/2020). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKericuhan terjadi saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Unjuk rasa menentang disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung ricuh di sejumlah daerah, Kamis (8/10/2020). Aparat keamanan yang berjaga bentrok dengan para pengunjuk rasa yang berasal dari sejumlah elemen masyarakat.

Perlu adanya ruang dialog yang dibuka antara pemerintah dengan pihak-pihak yang menentang keberadaan UU ini untuk meredam situasi.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah dan DPR perlu mengundang sejumlah pimpinan buruh, organisasi keagamaan, dosen, guru besar, dan pihak lain yang selama ini kerap menyuarakan penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja, untuk menjelaskan poin-poin yang dinilai merugikan mereka.

Baca juga: PGI Minta Presiden Jokowi Dapat Menahan Diberlakukannya UU Cipta Kerja

"Mendorong dibukanya rang dialog dengan sejumlah pihak guna memberikan pemahaman dan kepercayaan kepada masyarakat umumnya dan buruh khususnya," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).

Ia menegaskan, setiap masyarakat memiliki hak untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi. Namun penyampaian pendapat harus dilaksanakan dengan tertib dan tidak anarkis.

Pada saat yang sama, ia juga meminta agar aparat keamanan bersikap lebih persuasif dalam mengendalikan kelompok massa agar tidak melakukan tindakan anarkis. Namun, jika memang ada pengunjuk rasa yang melakukan tindakan kerusuhan dan mengganggu keamanan dan ketertiban, maka perlu dilakukan tindakan tegas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ajakan dialog juga disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Menurut dia, pemerintah seharusnya memahami kondisi psikologis pengunjuk rasa dan menghentikan pendekatan kekuasaan dan kekerasan.

Baca juga: Naskah UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

"Dengan banyaknya demo di berbagai daerah, sebaiknya pemerintah berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa," kata Mu'ti kepada Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Ia mengaku prihatin dengan banyaknya korban luka yang timbul akibat unjuk rasa kemarin, baik dari pihak pengunjuk rasa maupun aparat keamanan yang sedang menjalankan tugasnya.

Menurut dia, segala bentuk penyampaian pendapat yang disertai pengrusakan terhaadp fasilitas umum tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, ia menekankan, pentingnya pengendalian diri guna mencegah terjadinya kericuhan saat penyampaian pendapat.

"Masyarakat hendaknya dapat menahan diri dan arif dengan tidak menghasut atau mengikuti hasutan pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Nasional
Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Nasional
Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Nasional
Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Nasional
Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.