Banyak Penolakan, Ruang Dialog UU Cipta Kerja Perlu Dibuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Unjuk rasa menentang disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung ricuh di sejumlah daerah, Kamis (8/10/2020). Aparat keamanan yang berjaga bentrok dengan para pengunjuk rasa yang berasal dari sejumlah elemen masyarakat.

Perlu adanya ruang dialog yang dibuka antara pemerintah dengan pihak-pihak yang menentang keberadaan UU ini untuk meredam situasi.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah dan DPR perlu mengundang sejumlah pimpinan buruh, organisasi keagamaan, dosen, guru besar, dan pihak lain yang selama ini kerap menyuarakan penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja, untuk menjelaskan poin-poin yang dinilai merugikan mereka.

"Mendorong dibukanya rang dialog dengan sejumlah pihak guna memberikan pemahaman dan kepercayaan kepada masyarakat umumnya dan buruh khususnya," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).

Ia menegaskan, setiap masyarakat memiliki hak untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi. Namun penyampaian pendapat harus dilaksanakan dengan tertib dan tidak anarkis.

Pada saat yang sama, ia juga meminta agar aparat keamanan bersikap lebih persuasif dalam mengendalikan kelompok massa agar tidak melakukan tindakan anarkis. Namun, jika memang ada pengunjuk rasa yang melakukan tindakan kerusuhan dan mengganggu keamanan dan ketertiban, maka perlu dilakukan tindakan tegas.

Ajakan dialog juga disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Menurut dia, pemerintah seharusnya memahami kondisi psikologis pengunjuk rasa dan menghentikan pendekatan kekuasaan dan kekerasan.

"Dengan banyaknya demo di berbagai daerah, sebaiknya pemerintah berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa," kata Mu'ti kepada Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Ia mengaku prihatin dengan banyaknya korban luka yang timbul akibat unjuk rasa kemarin, baik dari pihak pengunjuk rasa maupun aparat keamanan yang sedang menjalankan tugasnya.

Menurut dia, segala bentuk penyampaian pendapat yang disertai pengrusakan terhaadp fasilitas umum tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, ia menekankan, pentingnya pengendalian diri guna mencegah terjadinya kericuhan saat penyampaian pendapat.

"Masyarakat hendaknya dapat menahan diri dan arif dengan tidak menghasut atau mengikuti hasutan pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.