PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

Kompas.com - 30/09/2020, 16:43 WIB
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas seusai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo terkait pembahasan RUU Antiterorisme, di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas seusai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo terkait pembahasan RUU Antiterorisme, di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah meninjau ulang keputusan melanjutkan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Ketua bidang Penegakkan Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, pihaknya bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa waktu lalu telah meminta pelaksanaan Pilkada ditunda, tapi pemerintah justru terus melanjutkannya.

Baca juga: Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

"Ketika kami kirim surat kepada pemerintah, pemerintah belum mengambil sikap (terkait ditunda atau tidaknya Pilkada)," kata Busyro dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (30/9/2020).

"Tapi setelah NU juga sudah mengambil sikap yang sama dengan PP Muhammadiyah bersama yang lain, justru pemerintah mengambil keputusan untuk tetap kekeh mengadakan (Pilkada) Desember nanti. Perlu ditinjau ulang," tuturnya.

Busyro mengatakan, pihaknya tetap meminta Pilkada ditunda karena angka penularan Covid-19 masih sangat tinggi.

Jika Pilkada ditunda, pemerintah bisa memprioritaskan penanganan dampak pandemi virus corona.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?

Penanganan pandemi dan keselamatan warga negara, kata Busyro, saat ini lebih dibutuhkan ketimbang pelaksanaan Pilkada.

"Kebutuhan rakyat sekarang ini adalah kesehatan dan keselamatan jiwa daripada pelaksanaan Pilkada 2020 bulan Desember," ujarnya.

Menurut Busyro, dari pemilu ke pemilu, selalu terjadi bentrokan atau konflik. Padahal, konflik akibat pemilihan akan menimbulkan kontak fisik yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan warga.

"Itulah yang harus dihindari ketika bentrok, terjadi interaksi dan bagaimana bentrok harus pakai masker. Bentrok mesti harus full contact dan itu berbahaya sekali," kata Busyro.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Nasional
Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Nasional
Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Nasional
Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Nasional
Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Nasional
Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Nasional
UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Nasional
UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

Nasional
Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Nasional
BPS: DTKS Jadi Bagian Penting Sistem Perlindungan Sosial

BPS: DTKS Jadi Bagian Penting Sistem Perlindungan Sosial

Nasional
Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Nasional
BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.927, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 425.313

UPDATE: Bertambah 2.927, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 425.313

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X